Skip to main content

Ini Kata Anang Soal Pemerintah Bolehkan WNA Dirikan Ormas

Ilustrasi

 Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengharapkan pemerintah melaksanakan kembali pendidikan Pancasila di sekolah maupun di perguruan tinggi.

"Saya mengusulkan agar pemerintah menggalakkan kembali pendidikan Pancasila di sekolah dan bangku kuliah," katanya kepada pers, di Jakarta, Sabtu (17/12/2016).

Pada masa lalu, ada mata pelajaran Civics tentang dasar negara dan kewarganegaraan, yang lalu berubah menjadi Pendidikan dan Moral Pancasila, di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Di tingkat lebih tinggi, ada program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang diberikan berdasarkan pola paket.

Anang menyatakan hal itu terkait dengan polemik Peraturan Pemerintah Nomor 59/2016 yang mengizinkan orang asing mendirikan organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

"Dalam pandangan saya, peraturan tersebut tidak terlepas dari ketentuan yang ada di UU Ormas," katanya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) itu mengemukakan, PP Nomor 59/2016 tentang Ormas Asing merupakan aturan turunan dari UU Nomor 17/2013 tentang Ormas. Aturan ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Harus ada upaya konkret untuk perkuat karakter kebangsaan generasi muda," katanya.

Dia mengatakan, harus ada langkah proteksi pemerintah kepada generasi muda, khususnya dalam pemahaman mengenai kebangsaam.

"Saya mengusulkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan Pancasila harus diintensifkan lagi. Sifatnya bukan komplementer, melainkan elementer," ujar Anang.

Anang menjelaskan, penanaman terhadap Pancasila sebagai norma dasar berbangsa dan bernegara dapat menjadi tameng terhadap ideologi "impor" yang masuk ke Indonesia.

Ia meyakin bila Pancasila dipahami dan dilaksanakan secara paripurna dapat menangkal efek negatif ideologi "impor".

"Pintunya terletak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Ristek Dikti untuk merumuskan soal pendidikan Pancasila masuk dalam mata pelajaran dan mata kuliah," kata Anang.

Untuk mengonkretkan gagasan tersebut, Anang mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dapat bekerja sama dengan MPR untuk menyusun soal pendidikan Pancasila bagi generasi muda.

"MPR sejak 2009 telah menjadi lembaga yang menyebarluaskan empat pilar, salah satunya Pancasila," katanya.

Oleh karena itu, MPR bisa dijadikan mitra pemerintah untuk menyusun peta jalan soal pendidikan Pancasila ini.

Di bagian lain Anang menyebutkan pendidikan Pancasila di bangku sekolah dan perguruan tinggi tentu berbeda seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

"Pendidikan Pancasila saat ini harus dilakukan secara partisipatoris, emansipatoris, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari," katanya

Sumber: teropongsenayan

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…