Skip to main content

Ini Bantahan Resmi Rachmawati Soal Tuduhan Makar





JAKARTA -Rachmawati Soekarnoputri membantah tuduhan dari kepolisian bahwa dirinya berencana dan berupaya melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah.

"Saya membantah dengan keras. Saya tidak melakukan makar sama sekali, dan tidak ada upaya melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," kata Rachmawati yang didampingi penasihat hukumnya Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di rumahnya, Jakarta, Rabu (7/12).

Rachmawati ditangkap oleh aparat kepolisian pada 2 Desember 2016 subuh, kemudian dilepaskan pada malam hari yang sama. Ia ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan makar bersama enam orang lainnya.

Ia mengatakan, pada 30 November 2016 dirinya menghadiri pertemuan tokoh nasionalis di Aula Universitas Bung Karno (UBK). Dalam kesempatan tersebut, Rachmawati menyatakan akan menyampaikan aspirasi untuk mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli.

Menurut dia, karut-marut persoalan bangsa saat ini akibat dari amandemen UUD 1945 yang telah menyebabkan perikehidupan kapitalistik yang tidak sesuai dengan tujuan didirikannya bangsa Indonesia.

Pada pertemuan tersebut ia menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut akan dilakukan secara damai dan menempuh cara-cara demokratis. Ia menolak upaya-upaya makar terhadap pemerintahan.

Ia mengatakan bahwa aksi Gerakan Selamatkan NKRI berbeda dengan aksi Bela Islam III. Gerakan Selamatkan NKRI hanya akan berdemonstrasi di luar Gedung DPR/MPR dan tidak akan masuk ke gedung pada 2 Desember 2016 siang pukul 13.00 WIB.

Rachmawati menyatakan, menginstruksikan bahwa ini aksi damai dan tidak menduduki Gedung DPR. Nanti, menurut dia, para demonstran berada di pagar luar gedung, menunggu pimpinan MPR datang untuk kemudian diserahi tuntutan aksi.

Pada sore itu juga, Gerakan Selamatkan NKRI mengirim surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya mengenai rencana aksi 2 Desember 2016 siang dengan jumlah massa 10 ribu-20 ribu orang.

Ia mengatakan, pada 1 Desember 2016, aktivis Gerakan Selamatkan NKRI termasuk dirinya mengadakan konferensi pers hasil kesepakatan dari pertemuan di UBK, yang isinya mendukung Aksi Bela Islam III dan menuntut untuk kembali ke naskah asli UUD 1945.


"Saya hanya membuat rilis dalam dia hal pertama mendukung bela Islam. Kedua adalah bela negara yaitu kembali ke UUD 45 yang asli," katanya.(rp)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…