Skip to main content

Indonesia Semakin Memilukan, Benih Padi asal Tiongkok Mengandung Bakteri Sudah Menyebar

Ilustrasi

Sejumlah pakar pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) menyebut benih padi hibrida asal Tiongkok yang mengandung bakteri sudah menyebar di pulau Jawa, termasuk persawahan Bogor.

Ketua Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (Faperta-IPB), Dr. Suryo Wiyono, mengatakan benih padi hibrida memang berasal dari program swasembada beras Kementerian Pertanian.

Namun berdasarkan temuan dan kajian lembaga-lembaga terkait, benih padi hibrida dipastikan berbahaya dan rentan merusak hingga mematikan kualitas padi.

“Belum tuntas dengan penyakit pada padi yang lama, kini muncul masalah baru untuk jenis benih padi hibrida. Seperti wereng cokelat. Itu kan menjadi masalah belum selesai. Sementara jenis benih padi hibdrida ini perubahannya sangat cepat sekali. Dalam jangka setahun-dua tahun, sudah membuat produksi padi mandek,” ungkap Suryo kepada Radar Bogor, kemarin (16/12).

Dia menyebutkan, bakteri yang ditemukan dalam benih padi hibrida itu salah satunya burkholderia glumae. Bakteri ini membuat padi busuk dan tak berisi.

Ini berbanding terbalik dari keterangan resmi Kementerian Pertanian yang menyebut jenis padi hibdrida produksinya lebih tinggi dari benih padi nasional.

“Keterangan resmi itu pun hingga kini belum terbukti, hanya beberapa persen saja. Kami memiliki catatan 2007 hingga 2010, bahwa adanya laporan petani yang gagal panen karena menggunakan jenis benih padi hibrida, pun ada yang berbuah tapi akhirnya gagal panen, lalu yang paling sering adalah banyaknya hama penyakit,” tukasnya.

Kondisi itu, lanjut Suryo, sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Para petani akan ketergantungan menggunakan benih hibrida.Pasalnya, turunan padi hibrida tak dapat ditanam kembali atau hanya dapat ditanam satu kali. Sehingga mau tidak mau, pemerintah harus menyediakan benih-benih itu dan membeli lagi kepada produsen di Tiongkok.

Meski begitu, Suryo menegaskan belum ada kajian dampak padi hibrida kesehatan kesehatan manusia yang mengonsumsinya setelah berbuah beras dan diolah menjadi nasi.

“Kan benihnya (yang berbahaya). Selain bakterinya, benih padi hibrida ini harganya lebih mahal daripada benih padi nasional, Rp 40 ribu per kilogram, sementara benih padi nasional Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, banyak pihak yang menyarankan untuk tidak mengimpor benih padi hibrida itu. Ketimbang manfaatnya, mudharat benih asal Negeri Tirai Bambu ini lebih banyak.

“Karena membawa penyakit, produksi jadi tidak signifikan, dan tidak pernah terbukti meningkatkan 20-30 persen,” imbuhnya.

Klaim pemerintah benih padi hibrida per hektar bisa menghasilkan 8 ton sementara benih padi nasional hanya 6-7 ton per hektar, sejak 2007 hingga kini diluncurkan, belum pernah terbukti.

“Tentulah sarannya untuk menghentikan impor benih padi hibrida yang rata-rata dari Tiongkok dan India, jika pemerintah mengatakan mungkin saat proses penanaman kurang baik dirawatnya, itu hanyalah pembenaran saja,” tandasnya.

Di bagian lain, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Ir Siti Nurianty menjamin Bogor bebas dari bakteri benih hibrida. Itu, menurutnya, berdasarkan kajian dan pantauan ketat di persawahan Bumi Tegar Beriman selama ini.“Bogor dipastikan aman. Hasil (padi) kita baik dari hibrida. Jangan samakan dengan wilayah lain,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Kata Siti, bibit hibrida mulai digunakan di Bogor sejak pemerintah pusat menggulirkan program swasembada beras beberapa tahun lalu. Kabupaten Bogor sendiri mendapat jatah benih untuk 1.000 hektar. Hasilnya, produktivitas sekitar 12 ton sekali panen.

“Diharapkan dapat meningkatkan produksi. Memang agak mahal, satu kantong Rp 50 ribu ke atas. Benih biasa di kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu, jauh,” jelasnya.

Bibit hibrida diimpor dua BUMN Kementrian Pertanian. Saat ini, di wilayah Indonesia, tidak semua wilayah mendapatkan Hibrida. Adapun sejumlah wilayah memang ditunjuk pemerintah untuk diberikan secara gratis. Namun tidak selamanya benih diberikan secara cuma-cuma.

“Ada juga sistem panen bayar yang digalang swasta beberapa tahun lalu. Nantinya dari hasil benih gratis itu bisa dibelikan benih lain. Kan sudah untung. Selama ini panen tidak pernah masalah di Bogor. Bogor aman dari padi bakteri,” jelasnya.

Senanda, pencegahan beredarnya beras dari bibit Hidrida sudah dilakukan Dinas Perindusrian,  Perdagaangan, dan Koperasi Kabupaten Bogor. Kepala Bidang Perdagangan Jona Sijabat menyebut hasil beras dari Hidrida di sejumlah wilayah cukup mendominasi pasar.

Kendati demikian, Jawa Barat, khusunya Kabupaten Bogor, aman dari bibit berpenyakit. “Ini masalah bakterinya saya tidak memahami. Tapi setelah koordinasi, Bogor dipastikana aman. Soal penjualan beras hasil hibrida juga dikirim ke Bulog,” jelasnya.

Sementera itu, berdasarkan catatan Pemkot Bogor, hama yang menyerang Hibrida tidak pernah terjadi di Kota Hujan. Kepala Dinas Pertanian Kota Bogor Azrin Syamsudin menyebut pasokan padi dari Bulog Darmaga Bogor dan Tanjung Priok Jakarta belum pernah bermasalah dengan bakteri. 

“Di sini juga dipastikan tidak ada petani luar (warga negara asing). Warga bogor semua,” imbuhnya.

Namun terkait pembenihan, Azrin dengan bangga menyebut petani Kota Bogor menggunakan 15 jenis benih lokal.

Itu pun telah melalui proses panjang. Artinya, tidak asal ditanam di sembarang tempat. “Benih juga harus dicoba di satu lokasi baru disebarkan ke petani,” tukasnya.

Sumber: jpnn

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…