Skip to main content

Indonesia Akan Banyak Hadapi Gejolak Ekonomi Global di Tahun Depan

Portaldunia.com, JAKARTA - Institute Development of Economic and Finance (Indef) mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian global di tahun depan masih dibayangi oleh kelesuan. Pemerintah pun diminta untuk mengantisipasinya, agar tidak terlalu berdampak terhadap kondisi ekonomi di Tanah Air.

Peneliti Indef ‎Abra P. G Talattov mengungkapkan, kondisi global yang harus diantisipasi pemerintah adalah kecenderungan meningkatnya harga komoditas di spot internasional. Indeks harga komoditas yang mulai terkerek pasca keterpurukan yang dalam beberapa waktu lalu, akan mengerek penerimaan negara-negara yang kaya akan komoditas seperti Indonesia.

"Ini jadi ekspor dan penerimaan negara‎ akan meningkat karena kenaikan harga komoditas. Misal harga minyak dunia, karet, batubara, dan nikel yang akan naik. Nah itu jadi pemicu peningkatan ekonomi kita kedepan," katanya dalam sebuah diskusi bertajuk 'Catatan Akhir Tahun' di Kedai Tjikini, Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Namun di sisi lain, sambung dia, kenaikan harga minyak dunia dan sejumlah harga komoditas lainnya juga akan berdampak pada kondisi fiskal di masa yang akan datang. Terutama, terkait dengan potensi adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena harga minyak dunia yang mu‎lai naik.

Sebab, jika harga BBM naik cukup signifikan akibat hal tersebut, maka akan memengaruhi daya beli masyarakat. Tak hanya itu, harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga akan ikut terkerek seiring dengan kenaikan tersebut.

"‎Itu akan jadi beban fiskal kita terutama untuk peningkatan harga BBM. Apakah kalau kedepan ada peningkatan harga BBM, apa akan ada kenaikan subsidi atau justru subsidinya diturunkan," imbuh dia.

Abra juga menyoroti kenaikan tingkat suku bunga acuan Amerika Serikat (Fed Fund Rate), yang dinilainya juga sebagai salah satu risiko global yang harus‎ diantisipasi pemerintah. Apalagi, Bank Sentral AS juga berencana kembali menaikkan tingkat suku bunga acuannya di tahun depan.

Pada kenaikan The Fed kemarin, lanjut dia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terpuruk cukup dalam. Jika tidak diantisipasi kedepannya, maka asumsi nilai tukar rupiah ‎akan meleset dan akan menjadi beban fiskal di masa yang akan datang.

"Ini selalu jadi hantu perekonomian kita. Sejak 2008, Fed kecenderungannya memang turun karena krisis ekonomi di AS, dan mulai 2015 sampai sekarang pemerintah AS optimis ada peningkatan ekonomi, akhirnya mereka sudah dua kali tahun ini naikkan tingkat suku bunga," tuturnya.

Selanjutnya, tambah Abra, kebijakan fiskal AS pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS juga perlu diantisipasi pemerintah. Pasalnya, Trump memiliki ambisi untuk mendongkrak ekonomi AS, dan salah satunya dengan penambahan utang.

 "‎Dan itu pada akhirnya akan menarik dana negara berkembang keluar ke AS. Pada akhirnya yeild obligasi pemerintah Indonesia akan meningkat dan akan jadi beban tambahan untuk fiskal Indonesia," ungkap Abra.

Terakhir, katanya, stabilitas ekonomi di Uni Eropa juga menjadi hal yang harus diantisipasi. Misalnya, pasca hengkangnya Inggris dari Uni Eropa, referendum Italia, hingga Pemilihan Umum yang akan berlangsung di Jerman dan Prancis.

"‎Ada kelompok nasionalisme baru yang menghendaki masing-masing negara (Jerman dan Prancis) keluar dari UE, akhirnya memengaruhi ekonomi global tramsuk investasi dan perdagangan Indonesia," tandasnya.

Sumber: Sindo

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…