Skip to main content

Indikasi Kecurangan di Pilkada DKI Jakarta

Ilustrasi

Potensi kecurangan yang dilakukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta dinilai Pengamat Pilkada, Ramdansyah mungkin saja terjadi.

"Sebenarnya kalau saya melihat kecurangan itu kan pasti ada, artinya  potensi itu pasti ada tapi yang muncul itu satu atau dua," katanya disela-sela diskusi publik anti kecurangan Pilkada DKI Jakarta di Universitas Indonesia.

Karena hal itu, Ramdansyah meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk lebih cermat. Bukan hanya mencari tindak kecurangan tetapi juga 'aktor' di belakangnya.

"Misalnya potensi kecurangan terkait dengan pengadangan. Itu kan terkait dengan UU Pilkada. Tentu saja yang menjadi korban itu orang kecil," ujarnya.

Selain itu, ia juga menegaskan jika potensi kecurangan saat rapat umum lebih besar dibandingkan dengan kampanye tatap muka. Sehingga, antisipasi perlu dilakukan agar Pilkada tahun ini dapat berjalan dengan baik.

"Saya mantan penyelenggara pemilu 2012. Panwas biasanya melihat kalau rapat umum itu indikasi kecurangan yang selalu terulang adalah isu sara. Lalu politik uang, dan yang ketiga terkait dengan tahapan kampanye isu sara itu yang paling dominan," ujarnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam organisasi Kelompok Kerja Nusantara (Pokja), meminta Aparatur Negara untuk selalu bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta agar tidak terjadi potensi kecurangan.

"Kami di sini ingin menyerukan agar Aparatur Negara dapat bersikap netral dalam Pilkada DKI Jakarta. Selain itu pelaksanaan Pilkada juga harus aktif mencegah terjadi kecurangan termasuk seluruh pasangan calon. Serta kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi jalannya Pilkada," kata Koordinator Pokja Nusantara, Yudi Chandra.

Sumber: viva

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…