Ilustrasi

Potensi kecurangan yang dilakukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta dinilai Pengamat Pilkada, Ramdansyah mungkin saja terjadi.

"Sebenarnya kalau saya melihat kecurangan itu kan pasti ada, artinya  potensi itu pasti ada tapi yang muncul itu satu atau dua," katanya disela-sela diskusi publik anti kecurangan Pilkada DKI Jakarta di Universitas Indonesia.

Karena hal itu, Ramdansyah meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk lebih cermat. Bukan hanya mencari tindak kecurangan tetapi juga 'aktor' di belakangnya.

"Misalnya potensi kecurangan terkait dengan pengadangan. Itu kan terkait dengan UU Pilkada. Tentu saja yang menjadi korban itu orang kecil," ujarnya.

Selain itu, ia juga menegaskan jika potensi kecurangan saat rapat umum lebih besar dibandingkan dengan kampanye tatap muka. Sehingga, antisipasi perlu dilakukan agar Pilkada tahun ini dapat berjalan dengan baik.

"Saya mantan penyelenggara pemilu 2012. Panwas biasanya melihat kalau rapat umum itu indikasi kecurangan yang selalu terulang adalah isu sara. Lalu politik uang, dan yang ketiga terkait dengan tahapan kampanye isu sara itu yang paling dominan," ujarnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam organisasi Kelompok Kerja Nusantara (Pokja), meminta Aparatur Negara untuk selalu bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta agar tidak terjadi potensi kecurangan.

"Kami di sini ingin menyerukan agar Aparatur Negara dapat bersikap netral dalam Pilkada DKI Jakarta. Selain itu pelaksanaan Pilkada juga harus aktif mencegah terjadi kecurangan termasuk seluruh pasangan calon. Serta kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi jalannya Pilkada," kata Koordinator Pokja Nusantara, Yudi Chandra.

Sumber: viva
Share To:

Portal Dunia

Post A Comment: