Skip to main content

ICMI: TNI-Polri Mesti Tindak Penggunaan Simbol PKI oleh Penguasa

Portaldunia.com, JAKARTA -- Beberapa hari ini, TNI telah menurunkan foto Presiden Jokowi-Jusuf Kalla di beberapa tempat. Foto tersebut diturunkan karena belatar belakang bendera merah, bukan bendera merah putih.

"Padahal, foto presiden dan wapres sebelumnya selalu berlatar belakang bendera merah putih. Entah apa diera Jokowi ini selalu terjadi hal yang aneh-aneh? Apalagi bendera merah mirip bendera RRC," kata pakar hukum dan Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Tabah Digdoyo kepada Republika, Ahad (18/12).

Menurut Anton, seharusnya Jokowi JK tak perlu mengubah kebiasaan yang sudah berjalan sejak merdeka dulu dengan mengubah latarbelakang fotonya berbendera merah putih dengan bendara dominan merah yang diketahui lambang PKI. Akibatnya, rakyat pun bertanya-tanya, apalgi dikaitkan dengan isu PKI di era Jokowi ini santer ingin hidup lagi.

"Tentu ini sangat sensitif bagi bangsa Indonesia yang traumatis dangan peristiwa pemberontakan PKI gerakan 30 S/PKI, 50 tahun yang lalu," ujarnya.

Oleh karena itu, Anto sangat salut dengan ketegasan TNI yang menurunkan foto Jokowi dan  Jusuf Kalla yang tak lazim tersebut. Namun, dia mengingatkan, agar TNI/Polri juga tegas terhadap anasir-anasir dan gejala PKI bangkit yang memanfaatkan momentum rezim Jokowi yang sangat mesra denga RRC.

Kemesraan itu, kata Anton, bisa dilihat dari mudahnya akses masuk bagi warga RRC ke Indonesia salah satunya dengan mendatangkan jutaan warga RRC, menyiapkan tempat untuk warga RRC, reklamasi membuat pulau baru, dan menyiapkan KTP untuk mereka langsung menjadi warga negara Indonesia, bahkan diizinkan mendirikan ormas di Indonesia.

"Ini semua melanggar UU dan sangat berbahaya bagi NKRI. Sepetinya rezim ini tidak faham wawasan nusantara sehingga membangun negara tanpa visi," katanya.

Kata Anton, yang juga wakil ketua komisi hukum MUI, jika TNI sudah tegas mau menurunkan foto presiden yang tak lazim, maka TNI/Polri juga wajib tegas tehadap penyimpangan lain. Termasuk, tegas terhadap atribut PKI dan menindak pelakunya. "Karena UU-nya sangat jelas, Ancaman pidananya juga cukup berat dari 12 tahun hingga 20 tahun," katanya lagi.

"Karena menyebarkan paham komunisme, bukan hanya dangan bahasa verbal, tapi juga bahasa non verbal seperti gambar, lambang, dan simbol-simbol lain.  Karena, hakekat komunikasi adalah pengoperan lambang-lambang yang berarti antara komunikator dengan komunikannya melalui media atau langsung," katanya.

Sumber: Republika

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…