Skip to main content

Hehehe... Pengamat Ini Bilang "Jangan Tunggu Sampai Bus Tiongkok Makan Korban'... Emangnya Belum Ada Korban yah???

ilustrasi

 Pembelian bus Transjakarta buatan Tiongkok yang dilakukan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) membuat Gubernur nonaktif Basuki T Purnama telihat tidak konsisten.

Pasalnya, pria yang akrab disapa Ahok itu sebelumnya berkali-kali menyatakan secara tegas tidak akan membeli bus produksi Negeri Panda.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menyesalkan sikap tidak konsisten Ahok tersebut.

Padahal bus Tiongkok sudah terbukti memiliki kualitas yang sangat buruk.

"Sungguh mengecewakan sikap Ahok yang mendukung pembelian kembali bus Transjakarta buatan China yang terbukti mudah rusak, berkarat dan terbakar," ujar Sugianto, Rabu (7/12).

Sugiyanto mengatakan, Pemprov DKI Jakarta dapat digugat jika tetap ngotot mengoperasikan bus asal Tiongkok.

Pasalnya, pemerintah sama saja dengan sengaja membuat keselamatan masyarakat pengguna angkutan terancam.

"Jangan sampai menunggu jatuh korban. Harus dicegah sekarang, dengan membatalkan pembelian bus-bus tersebut," kata dia.

Ahok sendiri dengan lihai berkelit mengenai pembelian bus tersebut. Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa lantaran bus-bus tersebut dipesan sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.

Meski begitu, dia berjanji akan mengambil tindakan tegas jika bus-bus Tiongkok tersebut terbukti bermasalah.

"Begitu satu rusak kebakar, kami akan stop semua," ujar dia.

Baru-baru ini, puluhan bus buatan Tiongkok pesanan PPD dilaporkan tiba di Jakarta. Hal yang kemudian menjadi masalah adalah keberadaan bus-bus yang sudah dipesan sejak 2013 itu tidak sesuai dengan keinginan Ahok.

Dalam beberapa kesempatan, Ahok kerap menyatakan layanan transjakarta tidak boleh lagi menggunakan bus buatan Tiongkok. Penyebabnya karena faktor keselamatan.

Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengungkapkan, bus yang baru saja tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dipesan oleh Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

Lelang pengadaan unit bus transjakarta itu dilakukan tahun 2013.

"Ini busnya adalah bus yang dibeli Perum PPD untuk memenuhi kontrak tahun 2013. Jadi tidak ada hubungan dengan pengadaan bus tahun 2013," kata Budi.

Perum PPD, kata dia, mengikuti lelang resmi secara mandiri. Lelang pengadaan unit bus transjakarta itu tidak dilakukan bersama PT Transjakarta.

Dia mengaku akan mempelajari secara hukum sebelum memutuskan pengoperasian 59 unit bus transjakarta itu.

"Karena yang saya tahu, masih ada satu kontrak PPD yang masih hidup, jadi artinya kalau dia mau adakan (bus) lagi, masih bisa. Tapi konsekuensinya mereka (Perum PPD) harus bayar denda atau ganti sesuatu, ya kita lihat saja," kata Budi.

Sumber: jpnn

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…