Skip to main content

Heboh Said Aqil Siroj Ternyata Pembina Sekolah Kristen, Ini buktinya...





KH. Said Aqil Siradj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tertulis sebagai Pembina Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat Badung (BPSMK JB) dalam sebuah surat yang beredar luas di media sosial. Broadcast surat itu pun sampai di WhatsApp redaksi Voa-Islam.

Belum ada keterangan resmi dari pihak Said Aqil perihal beredarnya surat tersebut.



Nama Said Aqil itu tercantum dalam surat yang dikirimkan oleh BPSMK JB kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Bandung, di Jl. Soekarno Hatta No. 586 Bandung. Surat ini tertanggal 6 Desember 2016 dan ditandatangani oleh tiga orang pengurus.

Mereka adalah Toto Lukito Sairoen sebagai Ketua, Soekendari Mulyadi sebagai Sekretaris dan Prof. Dr. KH. Said Aqil Sirodj, MA sebagai pembinannya.

Berikut isi lengkap surat BPSMK JB yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang diperoleh Publik-News.com, Kamis (15/12/2016).

No: 012/BPSMK-JB/XII/2016
Lampiran: 1 (satu) bundel
Perihal : Permohonan penertiban kembali d/h Sertifikat Hak Gunan bangunan No.30 Kelurahan Lebak Siliwangi surat ukur tanggal 02/09/2010 No.00004/2010 Luas 19.640 M2 tanggal 3 September 2010 Kepada Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMKJB) berkedudukan di Bandung.

Kepada Yang Terhormat,
Kepala kantor Pertanahan Kota Bandung
Jl. Soekarno Hatta No. 586 Bandung

Dengan hormat,
Perkenankan kami, Soekendra Mulyadi, Toto Lukito Sairoen dan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA secara berturut dalam kedudukan selaku ketua, sekretaris dan dewan pembina yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen (BPSMK JB) yang berkedudukan hukum di Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 93 Bandung, dengan ini hendak mengajukan permohonan penertiban (kembali) sertifikat hak guna bangunan tanah Jl. Ir. Juanda 93 Bandung atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kriten Jawa Barat (BPSMK JB). Selanjutnya disebut pemohon.

Bahwa permohonan ini diajukan atas dasar serta alasan sebagai berikut:
1. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 93 Bandung tersebut diperoleh pemohon dari pelepasan hak atas aset bekas milik asing sesuai surat Menteri Keuangan cq Pgs Direktur Jenderal Anggaran No: S-6712/MK:/2003 Tanggal 19 Desember 2003;

2. Bahwa terkait dengan pelepasan hak atas aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No 93 Bandung tersebut, Menteri Keuangan RI telah menegaskan dan mengakui bahwa aset bekas milik asing yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 93 Bandung (dh. Jl. Dago No 81) Bandung telah beralih kepemilikannya kepada Yayasan BPSMK JB dengan pembayaran uang kompensasi kepada negara sebesar.

Surat permohonan penerbitan kembali HGB atas nama BPSMK JB 237/pdt/2003/PT. Bdg. dan/atau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 472/Pdt. G/2011/PN JKT Pst.

Bahwa mengingat permohonan ini diajukan atas dasar serta alasan yang benar dan bukti-bukti yang cukup menurut hukum, maka dengan segala hormat mohon dapat untuk diterima dan dikabulkan sebagai mana mestinya.

Demikian, terima kasih.
Hormat Kami
Pengurus Yayasan BPSMK JB

Soekendari Mulyadi (Sekretaris Yayasan BPSMK JB)
Toto Lukito Sairoen (Ketua Yayasan BPSMK JB)
Prof. Dr. KH. Said Aqil Sirodj, MA (Pembinan Yayasan BPSMK JB

Sumber : VOA Islam

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…