Skip to main content

Fantastis, Ini Nieh Gaji PNS DKI


Sungguh enak menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saban bulan, PNS DKI bisa membawa pulang uang ke rumah paling sedikit Rp 13 juta. Pendapatan PNS DKI mungkin terbilang paling besar di antara provinsi di seluruh Indonesia.

Dapatkan diskon Rp 300,000 untuk tiket libur Natal & Tahun baru-muBesarnya gaji PNS DKI tersebut diklaim sebagai program keberhasilan reformasi birokrasi dan transparansi yang dilakukan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Menurut Ahok, selama dua tahun menjadi gubernur DKI, dia sudah menjalankan program reformasi birokrasi dengan transparansi sistem anggaran, peningkatan mutu pegawai negeri sipil, dan bersih-bersih birokrasi.

"Kita temukan banyak PNS bersyukur bangga jadi PNS DKI karena digaji baik. Paling bawah Rp 13 juta, paling tinggi Rp 70 juta," ungkap Ahok dalam debat pemimpin Jakarta yang diselenggarakan Kompas TV, di Djakarta Theatre, Kamis (15/12) kemarin.

Ahok mengaku, reformasi birokrasi tidak bisa selesai hanya dalam waktu lima tahun. Melainkan membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun dan anak-anak muda yang potensial siap dijadikan birokrat yang lebih baik.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono meluruskan ucapan Ahok. Angka Rp 13 juta yang dimaksud Ahok bukanlah gaji pokok, melainkan total uang yang dibawa pulang PNS ke rumah setiap bulannya.

"Kalau gaji, standar nasional. Enggak ada kewenangan DKI mengatur, jadi kewenangannya kita mengatur Tunjangan Kepegawaian Daerah (TKD)-nya saja," kata Sumarsono, di Balai Kota, Jumat (16/12).

Sumarsono membenarkan jika penghasilan terkecil PNS DKI bisa mencapai Rp 13 juta rupiah. Apalagi nilai itu bisa tercapai jika tunjangan kepegawaian daerah (TKD) yang diperoleh besar.

"Dari TKD sebenarnya ada dua pola, dapat TKD tapi yang lain-lain hilang, dan enggak dapat TKD tapi yang lain-lain dapat," ungkapnya.

Sumarsono menerangkan, yang dimaksud lain-lain seperti uang makan, uang transportasi jika ditugaskan ke lapangan, uang insentif, dan tunjangan.

"Jadi yang dapat TKD tunjangan pokoknya 0 (nol). Ada lagi yang lain tanpa TKD tapi semua masih dapat, ada honor masih ada uang makan uang keluar, yaa banyaklah tunjangan yang lainnya," tandasnya.

Sumber: merdeka

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…