Skip to main content

Empat Pilar Yang Tidak Boleh Menyimpang Dari Revisi UU Ormas Ala Nu


NU setuju dengan semangat revisi UU Ormas yang diinisiasi pemerintah. Ormas memang tidak boleh menyimpang dari semangat empat pilar.

"Kita setuju, kita dukung. Karena ormas itu harus betul-betul memperkuat ikatan kemasyarakatan. Kalau malah ormas itu merugikan apalagi merongrong ya harus dilarang," ujar Ketum PBNU Said Aqil Siroj di Jakarta, (15/12/2016).

Said Aqil mengatakan, ormas harus mengikuti prinsip-prinsip Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45 dan NKRI. Ormas memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Jadikan ormas itu organisasi kemasyarakatan, bagaimana memperkuat tatanan masyarakat sebagai warga negara. Kekuatan society, yang akan terus mengawal NKR agar semakin kuat, budayanya menjaga akhlaknya. Ya kalau ada ormas yang bertentangan dengan tujuan ormas yang sebenarnya, malah merongrong, malah menyimpang dari empat pilar, ya harus dibuat (aturan terkait ormas)," ujar Said.

Terkait dengan revisi UU Ormas ini, Menkum HAM Yasonna Laoly dalam kesempatan sebelumnya mengatakan undang-undang terkait perlu direvisi untuk menghindari adanya ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Iya. Semangat kita adalah merevisi UU Ormas, supaya hal-hal yang tidak baik untuk bangsa ini, yang bertentangan dengan Pancasila (sebagai) ideologi negara, (Ormas) itu bisa kita bubarkan," ungkap Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Mengenai PP No 58 Tahun 2016 yang baru diteken Jokowi soal Ormas, salah satunya bertujuan untuk mengatur aspek administrasi. PP dikeluarkan sebagai turunan dari UU Ormas.

"Dari dulu tidak ada PP-nya. Ormas asing sudah dari dulu dimungkinkan dalam UU Ormas. Ini kan di medsosnya ini nggak fair gitu. Kenapa itu diatur, supaya lebih baik. Dulu ada yayasan kebudayaan Australia, ada Yayasan pendidikan Gulen, sudah banyak," terang Yasonna.

Sumber: detik

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…