Ilustrasi

Jakarta- Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama menyebut betul bahwa indikasi koruptif di lingkuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih ada.

Hal ini ia sampaikan menanggapi soal paparan data dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Mei 2016 oleh mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjoyanto.


“Bisa aja ada (indikasi korupsi), saya gak tahu,” katanya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/12). Pria yang kerap disapa Ahok ini meminta hasil temuan BPK tersebut untuk diperiksa dan ditindaklanjuti. “Ya Silahkan, periksa aja (temuan BPK),” imbuhnya.

Sebelumnya Bambang, memaparkan temuan BPK per Mei 2016 soal indikasi koruptif di pemprov DKI Jakarta. Bambang mengkalim BPK menemukan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan oleh Pemprov DKI Jakarta hingga 15 temuan senilai Rp 374.688.685.066.

BPK melaporkan tentang aset tetap Dinas Pendidikan DKI senilai Rp 15.265.409.240.418 yang hingga hari ini, dianggap sulit serta diyakini kewajarannya.

  Pemprov DKI juga belum menagih kewajiban penyerahan fasilitas umum oleh 1.370 pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah dalam bentuk tanah seluas 16,84 juta meter persegi.

Sumber: monitorday
Share To:

Portal Dunia

Post A Comment: