Skip to main content

Eko Patrio Dipanggil Bareskrim, Ini Tanggapan PAN...


Partai Amanat Nasional meminta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tidak memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri. Sebab, Polri tidak berwenang memanggil anggota DPR tanpa izin dari Presiden, kecuali kasus korupsi dan terorisme.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto yakin Eko tidak pernah menyebut penangkapan teroris Bekasi sebagai pengalihan isu dari kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Yandri polisi gegabah dengan memanggil Eko."Menurut kami Mabes Polri terlalu gegabah, terlalu terburu-buru untuk memanggil seorang anggota DPR. Oleh karena itu kami meminta Eko Patrio tidak memenuhi panggilan tersebut," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Menurut dia, polisi tidak bisa serta merta memanggil anggota DPR, tanpa seizin Presiden. Polisi, kata dia, hanya bisa memanggil anggota dewan bila yang bersangkutan tersangkut kasus korupsi dan terorisme.

"Mas Eko tidak termasuk dua pengecualian itu," ujarnya.

Lagi pula, kata dia, Eko tak pernah diwawancara oleh wartawan dari salah satu media online yang mengutip pernyataan pengalihan isu tersebut. Karena itu, PAN akan menelusuri beredarnya pemberitaan tersebut.

"Tidak pernah mas Eko mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kasus terorisme di Bekasi dalam rangka pengalihan isu Ahok tidak pernah," katanya.

Yandri memastikan, tak ada satu pun kader PAN yang pernah melontarkan pernyataan penangkapan teroris Bekasi sebagai pengalihan isu kasus Ahok. Pasalnya, PAN mengapresiasi kinerja kepolisian yang mampu menggagalkan aksi terorisme tersebut.

"Tidak pernah anggota fraksi kami atau PAN memberikan pernyataan bahwa penangkapan tersebut pengalihan isu Ahok. Kami justru mengapresiasi setingginya Mabes Polri bisa mengantisipasi sedini mungkin sehingga korban dihindari dan bom dapat dijinakkan," kata dia.

Sumber: metrotvnews

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…