Header Ads

Eko Patrio Dipanggil Bareskrim, Ini Tanggapan PAN...


Partai Amanat Nasional meminta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tidak memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri. Sebab, Polri tidak berwenang memanggil anggota DPR tanpa izin dari Presiden, kecuali kasus korupsi dan terorisme.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto yakin Eko tidak pernah menyebut penangkapan teroris Bekasi sebagai pengalihan isu dari kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Yandri polisi gegabah dengan memanggil Eko."Menurut kami Mabes Polri terlalu gegabah, terlalu terburu-buru untuk memanggil seorang anggota DPR. Oleh karena itu kami meminta Eko Patrio tidak memenuhi panggilan tersebut," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Menurut dia, polisi tidak bisa serta merta memanggil anggota DPR, tanpa seizin Presiden. Polisi, kata dia, hanya bisa memanggil anggota dewan bila yang bersangkutan tersangkut kasus korupsi dan terorisme.

"Mas Eko tidak termasuk dua pengecualian itu," ujarnya.

Lagi pula, kata dia, Eko tak pernah diwawancara oleh wartawan dari salah satu media online yang mengutip pernyataan pengalihan isu tersebut. Karena itu, PAN akan menelusuri beredarnya pemberitaan tersebut.

"Tidak pernah mas Eko mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kasus terorisme di Bekasi dalam rangka pengalihan isu Ahok tidak pernah," katanya.

Yandri memastikan, tak ada satu pun kader PAN yang pernah melontarkan pernyataan penangkapan teroris Bekasi sebagai pengalihan isu kasus Ahok. Pasalnya, PAN mengapresiasi kinerja kepolisian yang mampu menggagalkan aksi terorisme tersebut.

"Tidak pernah anggota fraksi kami atau PAN memberikan pernyataan bahwa penangkapan tersebut pengalihan isu Ahok. Kami justru mengapresiasi setingginya Mabes Polri bisa mengantisipasi sedini mungkin sehingga korban dihindari dan bom dapat dijinakkan," kata dia.

Sumber: metrotvnews
Powered by Blogger.