Skip to main content

Egm, Indonesia Main Surat Dengan India! Ada Apa Ya.....


Pemerintah Republik Indonesia akan menyurati Pemerintah India terkait hambatan ekspor berkenaan penerapan pungutan tambahan terhadap produk impor termasuk untuk komoditas emas dari Indonesia.

"Secara keseluruhan kita akan kirim surat," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di The Leela Palace Hotel, New Delhi, Senin, setelah mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Enggartiasto banyak menindaklanjuti pembicaraan dan kerja sama dalam kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke India pada 12-13 Desember 2016.

Ia mengatakan, India merupakan mitra dagang yang strategis bagi Indonesia karena banyak memberikan surplus perdagangan dari tahun ke tahun.

Sayangnya, ia menambahkan, ada beberapa kendala yang dihadapi di lapangan karena India mengenakan kebijakan Countervailing Duties (CVD) atau aksi penerapan pungutan tambahan terhadap produk impor dari suatu negara.

"Kemarin saya melakukan serangkaian pertemuan dengan importir dan eksportir. Dengan importir mereka telah menyampaikan seluruh persoalan yang dihadapi yang memang selain dikenakan di negara-negara bagian masing-masing dikenakan CVD masing-masing di luar tarif bea masuk yang sudah disepakati untuk tidak diterapkan," katanya.

Beberapa CVD yang cukup besar dikenakan misalnya pada pala (rempah-rempah) dikenakan 30 persen, furnitur 10 persen, pinang 103 persen, gaharu dan bunga melati 60 persen, karet 25-70 persen kemudian kacang mete 30 persen. Selain itu juga emas.

Kebijakan tersebut salah satunya berakibat pada ekspor emas Indonesia ke India mengalami penurunan yang drastis.

Ekspor emas Antam, misalnya, ke India pada 2016 ini baru sebanyak 90 kilogram, padahal kebutuhan emas di negara itu per tahun mencapai 800 ton.

"Jadi tarifnya antara 30-100 persen. Untuk itu kami tadi bersama dan bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri India menyampaikan beberapa hal terkait hal itu," katanya.

Ia mengatakan, dalam pertemuan diketahui bahwa untuk beberapa produk yang dihasilkan oleh India dan menyangkut konstituen negara tersebut maka Pemerintah akan mencabut dari Daftar Negarif Investasi (DNI).

"Untuk beberapa produk yang dihasilkan oleh India dan secara terus terang disampaikan apalagi jika komoditas tersebut menyangkut konstituen dari beliau (Menteri Perdagangan dan Industri India) maka mereka akan mencabut dari DNI," katanya.

Karena itu, Pemerintah India mempersilakan Indonesia untuk mengirimkan surat resmi untuk dikaji kembali oleh India.

Indonesia akan meminta secara resmi agar produk tertentu khususnya emas tidak dikenakan tarif atau CVD yang terlalu tinggi.

"India minta pengertian untuk produk-produk tertentu yang mengganggu konstituennya memang dicabut dari DNI tapi silakan kirimkan surat. Mereka janji akan mengecek dan mengkaji ulang," katanya.

Sumber: antara

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…