Skip to main content

Ealah......Disindir Sandiaga Soal Pemberdayaan UMKM, Ahok Koq Seperti Emosi Begini

ilustrasi


Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama nampak emosi usai diserang Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Sandiaga Salahuddin Uno soal keberpihakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Basuki, atau akrab disapa Ahok, memberikan tanggapan dengan nada tinggi tak lama setelah Sandiaga memaparkan program-programnya. Dia menuduh pasangan yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sedang membangun opini.

"Ini terlalu banyak bangun opini," ucap Ahok dalam debat bertajuk "Rosi & Kandidat Pemimpin Jakarta" yang ditayangkan KompasTV dari Ballroom Djakarta Theatre XXI, Kamis (15/12).

Ucapan itu keluar saat Sandiaga memaparkan pedagang kecil yang digusur oleh Pemprov DKI Jakarta. Bagi Sandi, PKL selaku UMKM memberikan Pendapatan Daerah Bruto (PDB) paling besar dibandingkan sektor-sektor lainnya.

"UKM mestinya dibantu dengan pelatihan malah tidak diberdayakan, bagaimana permodalan diberi, kami punya data Portofolio dari Bank DKI di mana permodalan UKM di bawah 40 persen, padahal 99 persen dari unit usaha kita, PDB kita ada pada UKM," papar Sandi.

Ahok lantas menjawab, sengaja tidak memberikan kredit sembarangan kepada UMKM. Sebab, banyak kredit yang dikucurkan justru mengalami kemacetan, sehingga Bank DKI tidak bisa memberikan pembiayaan baru kepada pengusaha kecil lainnya.

"Kami sengaja tidak berikan kredit sembarangan, dulu Rp 400 miliar macet, kami beri Rp 1 triliun setahun, kalau tidak displin atur uang, tidak masuk uang ke bank. Dengan cara disiplin membayar Rp 2000, dipercaya uang kecil maka dipercaya uang besar. Ini uang rakyat, kami mengapresiasi keadilan sosial, bukan bantuan sosial," jawab Ahok.

sumber: konfrontasi

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…