Skip to main content

Dunia Pendidikan Diminta Waspada Menyusupnya Ajaran Komunis Ke Dalam Kurikulum

Portaldunia.com, Soreang- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bandung, meminta kalangan dunia pendidikan mewaspadai menyusupnya paham komunis di lingkungan pelajar. Ajaran komunis tidak sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila yang berketuhanan yang maha Esa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Bandung, Juhana mengatakan, ditengarai ajaran komunis telah menyusup ke berbagai segi kehidupan masyarakat, termasuk di dunia pendidikan. Sehingga, harus diwaspadai dan dicegah bersama oleh kalangan pendidikan di Kabupaten Bandung.

"Bicara komunisme di Indonesia itu di luar persoalan politik, tapi ini sebuah pembelajaran idiologi negara. Di mana falsafah kita sudah jelas Pancasila, artinya paham yang tidak mengakui kehidupan beragama dilarang. Ini yang harus dicegah dan diwaspadai agar tidak masuk ke dunia pendidikan,"kata Juhana usai mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di dome Bale Rame, Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Selasa (13/12/16).

Dikatakan Juhana, selain dalam kurikulum nasional, larangan paham komunis ini juga harus dipahami sebagai gerakan historis di Indonesia. Paham komunis sebagai idiologi yang berasal dari luar, tidak cocok hidup dan berkembang di Indonesia yang beridiologi Pancasila.

Di mana Pancasila mengedepankan persatuan, kesatuan, keadilan sosial dan juga berketuhanan yang maha Esa.

"Kurikulum nasional sudah bagus, begitu juga kurikulum lokal yang berbasiskan pada kearifan budaya dan agama. Tapi terkadang terkontaminasi oleh paham dari luar yang lebih mengedepankan hal hal duniawi, komunis kan begitu selalu berorientasi masalah duniawi,"ujarnya.

Sumber: inilahkoran

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…