Skip to main content

Duh! Polisi Dianggap Ceroboh, Surat Panggilan Ketua DPP IMM Salah

ilustrasi



Pemanggilan mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus makar, muncul sinyal bahwa aparat penegak hukum mulai bikin “masalah” dengan Muhammadiyah.

Penegasan itu disampaikan pengamat politik Ahmad Lubis kepada intelijen (15/12). Lubis menilai, pemanggilan Beni Pramula oleh kepolisian dalam kasus makar bisa dibaca sebagai upaya membungkam kalangan mahasiswa yang bersuara kritis terhadap penguasa. “Semua dicari-cari kesalahan, padahal tujuannya untuk membungkam suara kritis terhadap penguasa,” jelas Lubis.

Namun demikian, Lubis meyakini, kader IMM maupun Muhammadiyah akan terus kritis walaupun kadernya dipanggil kepolisian, apalagi jika nantinya ditetapkan sebagai tersangka.

Secara khusus, Lubis menyoal surat panggilan pihak kepolisian yang ada salah tulis. “Jika dicermati, surat pemanggilan nama Beni Pramula juga salah. Ini menandakan aparat kepolisian tidak profesional dan mengetahui secara benar nama seseorang,” ungkap Lubis.

Kata Lubis, salah tulis nama Beni Pramula dengan Beny Pramulia mengindikasikan kepolisian ceroboh. “Hal yang sederhana nama saja bisa salah, apalagi kabar tentang makar, ini kepolisian kebingungan untuk mencari bukti-bukti makar,” papar Lubis.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Forum Komunikasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Kornas Fokal IMM) sudah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi “Presidium Aliansi Tarik Mandat” tersebut.

Sekjen Kornas Fokal IMM, Azrul Tanjung menunjuk Ketua Bidang Hukum Kornas Fokal IMM, Najamuddin Lawing sebagai ketua tim yang mendampingi Beni Pramula.

“Tim hukum alumni IMM bahkan sudah bersiap menyiapkan kuasa hukum sebanyak 1000 pengacara jika status Beni Pramula ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka,” Azrul.

sumber: intelijen

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…