Skip to main content

Duh, Kenapa Petani Seolah Dianggap Musuh Negara...

Portaldunia.com - Banyaknya kasus kriminalisasi yang dialami petani menun­jukkan petani sering dianggap sebagai musuh negara. Untuk mempertahankan tanah yang menjadi sumber penghidupannya, kaum tani harus berhadapan dengan kekerasan dari perusahaan maupun aparat keamanan.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika menuturkan, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani seolah tidak pernah habis. Di penghujung November 2016 lalu, seorang petani Bohotokong Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dijadikan tersangka atas tuduhan pencurian oleh peme­gang Hak Guna Usaha (HGU) PTASA.

Aparat Kepolisian melakukan penangkapan di Desa Bohotokong, di lokasi Syafrudin Madili, 43 tahun, melakukan aktivitas kesehariannya sebagai petani yang mengolah buah ke­lapa menjadi kopra.

"Kami mengecam keras tin­dakan aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut," katanya di Jakarta, kemarin. Pihaknya menduga beberapa aparat yang melakukan penang­kapan tersebut, adalah oknum yang diduga kuat memang men­jadi 'peliharaan' pemilik HGU.

Dari rentetan kejadian pen­angkapan petani Bohotokong sejak tahun 2002, sudah 23 petani yang ditangkap. Dewi menerangkan, penangkapan/ kriminalisasi ini adalah bentuk intimidasi terhadap perjuangan petani Batohokong yang menun­tut hak-hak atas tanahnya, yang telah diserobot oleh PT ASA pada tahun 1997.

"Padahal sejak 1984 hingga 1996, sudah terhitung 4 kali petani mengajukan hak baru kepada BPNdi atas tanah negara tersebut," ungkapnya.

KPA menilai, pemerintahan Jokowi-JK masih seperti rezim-rezim sebelumnya yang memper­lakukan petani sebagai 'musuh' negara. Petani malah tidak diang­gap sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional serta telah memberikan sumbangsih besar terhadap perbaikan pereko­nomian bangsa.

"Petani seharusnya dijamin kehidupannya oleh negara kar­ena turut berjasa atas pemenu­han pangan nasional, bukan justru dipaksakan terpisah dari sumber-sumber penghidupan­nya," kata Dewi.

Pelaksanaan reforma agraria sebagaimana dijanjikan oleh pemerintah, lanjutnya, tidak akan pernah berhasil jika petani masih terus direpresi, terus dipaksa mengaku bersalah atas penguasaan tanahnya, dan terus menerus ditakut-takuti dengan surat penangkapan yang belum tentu sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Kepala departemen keorganisa­sian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Ahmad, men­gatakan pihaknya akan terus mengingatkan rezim Jokowi-JK untuk tidak memperlakukan petani sebagai 'musuh' negara.

"Kapolri juga harus lebih tegas dalam melakukan penga­wasan terhadap jajarannya saat menjalankan tugasnya sebagai pelindung rakyat," katanya.

Pihaknya juga menegaskan kepada pemerintah untuk secara konsisten menjalankan janji re­forma agraria berupa redistribusi tanah 9 juta hektar dan menyele­saikan konflik-konflik agraria.

Termasuk di dalamnya melakukan peninjauan kembali, seka­ligus menertibkan HGU-HGU yang terbit tanpa memperhatikan hak atas tanah dari masyarakat, sehingga menimbulkan potensi-potensi konflik agraria serupa.

"Kami juga mendesak Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk segera membebaskan petani Syafrudin Madili yang sampai hari ini masih ditahan oleh Polres Banggai, Prov. Sulawesi Tengah," sebutnya.

Pemerintah juga harus mengh­entikan upaya penangkapan terus-menerus terhadap Petani Bohotokong. Serta menurunkan Tim Propam Mabes Polri un­tuk memeriksa oknum aparat Kepolisian Polres Banggai yang diduga kuat menjadi 'peliharaan' pemilik HGU. ***

Sumebr: Rmol

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…