Skip to main content

DPR Merasa Direndahkan Ucapan Kapolda Metro Jaya


Komisi III DPR yang membidangi hukum dan hak asasi manusia (HAM) mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan meminta maaf. Pasalnya, cara Polda Metro Jaya saat mengamankan Kompleks Parlemen pada saat Aksi 212 pada 2 Desember lalu dianggap telah merendahkan para wakil rakyat.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi III DPR M Syafii dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (16/12). Selain politikus Gerindra itu, ada pula anggota Komisi III DPR dari fraksi lainnya. Antara lain Masinton Pasaribu dari Fraksi PDIP, Arsul Sani dari FPPP dan Dossy Iskandar dari Hanura.

Syafii yang menjadi juru bicara bagi rekan-rekannya mengatakan, mulanya Komisi III DPR akan mendatangi Mabes Polri. Namun, akhirnya mereka cukup mengadakan rapat internal untuk menentukan sikap terkait cara Polda Metro Jaya mengamankan Kompleks Parlemen saat Aksi 212.

Menurut Syafii, ada pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan yang dianggap merendahkan DPR. Yakni terkait pemberitaan tentang ucapan Iriawan di sebuah majalah berita mingguan terbitan Jakarta.

"Saya yang pegang kuncinya. Jadi, kalau ada yang minta dibuka, suruh menghadap saya," kata Syafii menirukan kutipan pernyataan Iriawan.
Selain itu, Komisi III DPR juga mempersoalkan ucapan Iriawan yang tak akan mengizinkan wakil rakyat masuk ke Kompleks Parlemen saat Aksi 212. “Kapolda menyampaikan komando ke pasukan agar jangan kasih kesempatan anggota DPR masuk, seperti saat demo 4 November 2016, sekalipun yang minta Ketua DPR atau MPR,” sambung Syafii.

Iriawan, sambung Syafii, bahkan menyarankan anggota DPR untuk tidak masuk kantor pada saat Aksi 212 untuk mengantisipasi massa demonstran menduduki Kompleks Parlemen. Aparat kepolisian bahkan menambah gembok pintu gerbang utama DPR di samping gembok yang dipasang oleh petugas pengamanan dalam (Pamdal).

Karenanya Komisi III menganggap pernyataan Iriawan telah merendahkan para wakil rakyat yang telah berperan aktif dalam membantu Polri untuk melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dalam pengamanan atas unjuk rasa.

"Komisi III DPR RI mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M. Iriawan harus meminta maaf kepada DPR RI atas pernyataan yang merendahkan institusi DPR sebagai lembaga negara," tegas Syafii. [jpnn]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…