Skip to main content

DPR Meminta Pemerintah Perhatikan Gempa Di Aceh,Apakah Statusnya Bencana nasional atau bukan?




Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis meminta pemerintah  memerhatikan penanganan pascatanggap bencana gempa di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12/2016) pagi.

"Misalnya, kebutuhan untuk rekonstruksi, mengingat gempa bumi ini cukup menimbulkan kerusakan bangunan yang tidak sedikit. Berdasarkan informasi, banyak sekolah dan rumah Ibadah yang rusak, juga rumah-rumah penduduk dan infrastruktur lainnya," kata Iskan kepada TeropongSenayan, di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Di sisi lain, Iskan juga meminta pemerintah segera berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Sosial dalam memutuskan skala bencana gempa bumi ini.

"Apakah ini menjadi bencana nasional atau bukan," ujarnya.

Diketahui, pada Rabu subuh dini hari kemarin, terjadi gempa berkekuatan 6,5 skala richter yang berlokasi di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Menurut Anggota Tim Kantor Kepresidenan untuk Gempa Aceh, Ifdhal Kasim, hingga saat ini, jumlah korban tewas mencapai 92 jiwa, korban luka berat 73 orang dan korban luka ringan 122 orang.

"Semoga saudara-saudara kita di Aceh diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Bagi seluruh elemen bangsa ini kita berharap bisa berempati dan dapat memberikan bantuan bagi para korban yang saat ini memerlukan uluran tangan dari kita semua," ungkapnya.

Iskan juga berharap pemerintah dapat mengkordinasikan penanganan bencana dan secara sigap memberikan bantuan. "Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang lainnya agar segera memberikan bantuan secepatnya kepada korban yang terdampak," ucapnya.

Politisi PKS ini pun mendorong adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang relevan menangani bencana ini, antara lain Kemenkes, Kemensos, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).


"Dalam menghadapi tanggap darurat saat ini, diperlukan kordinasi yang baik, antara kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan BNPB sehingga dapat membantu korban terdampak secara maksimal," pungkasnya.(tsn)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…