Skip to main content

Dituduh Hadang Kampanye Ahok-Djarot, Naman Sanip Dihukum 6 Bulan Penjara

Portaldunia.com - Naman Sanip telah mengikuti persidangan perdana perkara pidana pengadangan terhadap calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Naman yang berprofesi sebagai tukang bubur itu telah didakwa jaksa penuntut umum dengan pasal 187 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang mengganggu jalannya kampanye, dengan ancaman kurungan penjara maksimal enam bulan, atau denda paling besar Rp6 juta.

Sebagai korban aksi melanggar hukum yang dilakukan Naman itu, Djarot mengungkap alasannya menyeret Naman ke ranah hukum.

Menurut Djarot, dia melaporkan Naman Sanip, karena saat terjadi pengadangan oleh puluhan massa di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, Djarot telah berinisiatif untuk mengajak dialog pemimpin massa pengadang. Kemudian, Naman datang menghampiri dan mengaku sebagai perwakilan.

"Artinya saya menganggap bahwa yang bersangkutan itu komandannya, karena pada saat itu hanya dia yang datang menghampiri saya ketika saya tanya mana komandannya," kata Djarot di PN Jakarta Barat, Selasa 13 Desember 2016.

Dalam dialognya saat itu, Djarot mengaku telah memperingatkan bahwa pengadangan itu telah tergolong dalam tindak pidana.  Namun, Naman beserta massa pengadang lainnya tetap menolak sambil membentangkan spanduk penolakan.

"Nah yang kami sebetulnya tersinggung adalah ketika saya sudah beranjak ke tempatnya Haji Saman, di seberang sana itu ada lagi pengadangan, teriak teriak mereka, dan saya sepintas melihat posternya, tulisan di atas itu 'tolak Ahok' terus strip di situ ada Djarotnya," katanya.

Akibat pengadangan itu, Djarot akhirnya batal melakukan aktivitas kampanye di wilayah tersebut. Atas dasar itu, tim Djarot akhirnya melaporkan tindakan pengadangan itu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI.

Sementara itu, selama persidangan, Naman mengaku tidak mengadang melainkan hanya menyampaikan aspirasi. "Tujuan saya bukan ke Pak Djarot, tapi ke Pak Ahok. Saya mau minta maaf sama Pak Djarot, karena Pak Djarot sebenarnya enggak bersalah," kata dia.

Sebelumnya, Bawaslu DKI melimpahkan kasus pengadangan di Kembangan Utara pada 18 November 2016. Perkara itu diserahkan ke Polda Metro Jaya karena Bawaslu menemukan adanya indikasi pelanggaran Pilkada. Kemudian, Polda memanggil Naman dan menetapkannya sebagai tersangka.

Sumber: Viva

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…