Skip to main content

Dipaksa Pakai Atribut Natal, Pegawai Muslim Berhak Menolak


www.postmetro.co - Pegawai beragama Islam dinilai berhak menolak atau menerima pemakaian atribut Natal apabila diperintahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Pemaksaan atau pelarangan atribut keagamaan tertentu bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan beragama di Indonesia. Artinya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan Pancasila.

"Bila penolakan mereka berakibat kepada upaya pemberian sanksi oleh perusahaan, terang perusahaan telah melanggar undang-undang dan bisa dipidanakan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada Republika.co.id, Rabu (14/12).

Meski begitu, kata Dahnil, soal pemakaian atribut Natal terhadap pegawai Muslim tidak memerlukan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Cukup imbauan dari MUI sebagai nasihat bagi umat terkait syariat menggunakan simbol-simbol keagamaan lain di luar Islam dan bagaimana bersikap toleransi yang otentik, bukan toleransi yang penuh kepalsuan dan simbolik yang miskin makna substantif," kata dia.

Di lain pihak, menurut dia, pemerintah bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik tentang hak umat beragama menjalankan dan merayakan kebebasan beragama dengan bertanggung jawab dan tidak melanggar konsensus bersama sebagai bangsa dan negara, yakni Pancasila dan UUD NRI 1945.

Begitu pula saat Ramadhan atau Idul Fitri. Perusahaan juga sebaiknya tidak memaksakan penggunaan atribut Islam terhadap pegawai non-Muslim. Kecuali apabila mereka memang mau mengenakan atribut agama lain atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan.

Dahnil mengatakan, Islam itu mudah lagi memudahkan. Tidak ada paksaan dalam ber-Islam. Dakwah Islam adalah mengajak dengan kesadaran diri, bukan memaksa, itulah substansinya.

Menjelang Natal, biasanya pun akan ada pro dan kontra perihal ucapan 'Selamat Natal'. Dahnil berpendapat, perdebatan tersebut tidak produktif dan terus berulang setiap tahun. Baginya, toleransi harus otentik, bukan mensimplifikasi mereka yang tak mengucapkan 'Selamat Natal' antitoleransi, atau mereka yang mengucapkan natal sangat menjaga toleransi.

"Bila begitu, maka dangkal sekali makna toleransi yang kita bangun, hanya sekadar tentang ucapan selamat," kata Dahnil.

Sejatinya, ujarnya, toleransi dibangun dengan konstruksi yang lebih substansial, yakni bagaimana memahami hak hidup dan hak beragama orang lain, dan saling menghormati dan bergembira dengan perbedaan-perbedaan itu. [rol]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…