Skip to main content

Dianggap Tidak Fair, Bos Warteg Gugat Pemerintah di MA Terkait Ini

ilustrasi

Warga Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi di Kabupaten Tegal, Sanawi tak terima rumah mewahnya hanya dihargai Rp 1,5 miliar untuk proyek jalan tol.

Pengusaha warung tegal (warteg) itu tetap menginginkan ganti rugi Rp 2,85 miliar untuk tanah dan rumah miliknya yang terkena proyek Tol Pejagan-Pemalang seksi III (Brebes Timur-Tegal).

Sanawi memang sudah menggugat ke Pengadilan Negeri Slawi. Namun, upayanya kandas.

Karenanya Sanawi melalui tim kuasa hukumnya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kini, bangunan megah milik Sanawi menjadi satu-satunya bangunan yang masih berdiri, sedangkan 27 rumah lainnya yang terkena dampak pembangunan jalan tol sudah rata dengan tanah.

Kuasa kukum Sanawi, Rokhmantono mengatakan, kliennya keberatan atas besaran ganti rugi Rp 1,5 miliar yang diajukan panitia pembebasan lahan tol.

Menurutnya, berdasarkan taksiran, rumah milik Sanawi seharusnyua bernilai kurang lebih Rp 2,85 miliar.

Tapi upaya menggugat ke PN Slawi justru kandas.

”Gugatan di PN Slawi ditolak lantaran dianggap terlambat atau kedaluwarsa karena melewati jangka waktu 14 hari,” ujar Rokhmantono seperti diberitakan Radar Tegal.

Menurut dia, sejak awal sosialisasi pembebasan lahan, ada proses yang tidak fair karena hak-hak masyarakat diabaikan panitia pengadaan tanah ataupun pemerintah pusat.

Rokhman menjelaskan, selama ini warga tidak pernah tahu dan tidak diberi tahu soal mekanisme dan teknis pengajuan gugatan jika keberatan terhadap ganti rugi.

“Selain itu, tenggat waktu 14 hari pengajuan gugatan juga tidak jelas. Patokan waktunya dari proses atau tahapan apa?”ujar dia.

Karenanya Rokhman menegaskan, proses penaksiran besaran ganti rugi tidak beisa hanya berdasar nilai fisik tanah dan bangunan.

”Ganti rugi nonfisik juga harus dihitung. Itu misalnya terkait lama tinggal, asal mula bangunan dan semacamnya,” katanya.

Menurutnya, pemerintah telah mengabaikan pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dalam pasal itu dijelaskan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.

”Karena ada unsur ketidakadilan dalam proses itu, Sanawi secara pribadi juga telah menyurati Bupati Tegal, Gubernur Jateng dan Kemendagri,” imbuhnya.

Sebelumnya Ketua Satgas B Pelaksana Pengadaan Tanah, Makmuri, menyatakan siap mengikuti proses hukum yang diajukan sekitar dua pekan lalu itu.

Diperkirakan, keputusan terkait kasasi itu sudah keluar sebelum akhir Desember.


sumber: fajar

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…