Skip to main content

Dianggap Biang Kerok Ketidakpastian Hukum, ICJR Gugat Pasal Makar ke MK

ilustrasi



Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendaftarkan permohonan uji materi atas tujuh pasal terkait makar yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) di Mahkamah Konstitusi.

Adapun tujuh pasal yang digugat adalah Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140.

“Tidak ada kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum akibat bergesernya pemaknaan ‘aanslag’ atau makar sebagai suatu serangan,” ujar Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi W. Eddyono di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (16/12).

Supriyadi mengatakan bahwa penggunaan kata “makar” sebagai pemaknaan dari bahasa Belanda “aanslag” ditafsirkan secara berbeda, karena tidak ada definisi yang jelas untuk kata “makar” dalam undang-undang telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Akibat tidak adanya kepastian hukum dalam delik “makar”, ICJR menilai pemenuhan hak konstitusi seorang warga negara tidak dapat dipenuhi.

“Pergeseran makna ‘aanslag’ sebagai serangan dalam makar juga telah mengakibatkan adanya ketidakpastian penggunaan pasal terkait makar dalam peradilan pidana,” ujar Supriyadi.

ICJR berpendapat bahwa dalam tindak pidana perumusan pidana harus bersandar pada asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan.

“Ini bertujuan supaya aparat penegak hukum tidak salah dalam menerapkan hukum,” tambahnya.

ICJR kemudian meminta Mahkamah Konstitusi supaya ketujuh pasal yang berisi frasa “makar” dalam KUHP tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “makar” tidak dimaknai sama dengan “aanslag” atau serangan.

sumber: konfrontasi

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…