Skip to main content

Di Hadapan Praja IPDN, Panglima TNI: Kalian Harus Tahu Kondisi Bangsa

Ilustrasi

Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai Aparatur Pemerintahan sangat diharapkan untuk mengetahui perkembangan bangsa Indonesa setiap waktu. Hal tersebut mutlak diperlukan agar praja IPDN dapat memiliki wawasan yang luas.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pengarahan dihadapan 5.141 orang Calon Pamong Praja Muda TA 2017 dan Civitas Akademika IPDN, di Balaiurung Rudini Kampus IPDN Jatinangor Sumedang, Jawa Barat, Jumat (16/12/2016).

Yusril: Kalau Saya Jadi Presiden Juga Akan 'Diteriaki' Ratna Sarumpaet

Kepada ribuan praja muda itu, Panglima TNI Gatot Nurmantyo juga mengingatkan bahwa Calon Pamong Praja Muda IPDN adalah pejuang-pejuang, karena telah mengorbankan masa remajanya di tempat pendidikan.

“Kalian masuk ke tempat pendidikan ini sangat luar biasa dan penuh disiplin, bagaikan Chandradimuka yang penuh karang terjal, ombak dan badai yang besar, tetapi semua terlihat sehat dan ceria,” tegas Gatot melalui siaran pers yang diterima Jitunews.com.

Dalam kesempatan itu, Gatot juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, persaingan ekonomi terus terjadi dalam masyarakat, sehingga melahirkan krisis ekonomi yang menjadi pemicu terjadinya kompetisi global dan terjadi secara ketat serta cenderung tidak sehat.

“Hal ini mengakibatkan krisis ekonomi dan kompetisi global, yakni meningkatnya tingkat kejahatan dan yang paling penting adalah hancurnya tatanan masyarakat, serta krisis ekonomi pasti menyebabkan depresi ekonomi, dan krisis ekonomi akan sebanding dengan meningkatnya kejahatan dan konflik,” ungkapnya.

Gatot melanjutkan, pada sisi lain, Indonesia juga tengah menghadapi "proxy war." Indonesia, kata Gatot, telah menjadi negara yang diincar negara lain, karena kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Gatot menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia yang kaya itu telah menjadikan Indonesia sebagai equator dunia.

“Indonesia sebagai negara equator  dan sangat kaya akan sumber daya alam adalah warning yang patut menjadi kekhawatiran bangsa Indonesia dimasa yang akan dating,” tegasnya.

“Presiden RI pertama Ir. Soekarno pernah mengingatkan bahwa, kekayaan alam Indonesia nanti akan membuat iri bangsa-bangsa di dunia, demikian juga Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada saat disumpah mengatakan bahwa, kekayaan sumber daya alam Indonesia justru akan menjadi petaka buat kita, tujuannya adalah agar kita waspada,” lanjut Gatot.

Jenderal Gatot: Ancaman Tidak Hanya Berasal dari Aksi Aktor Negara

Terkait masalah terorisme, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa definisi terorisme adalah kejahatan terhadap negara. Sehingga tidak ada ruang maupun tempat bagi teroris untuk berkembang di Indonesia.

“Di Indonesia Undang-Undang terorisme saat ini definisinya adalah kejahatan tindak pidana, seharusnya merupakan kejahatan terhadap negara,” katanya.

Panglima TNI menegaskan bahwa, diperlukan landasan konstitusional yang menjadi dasar dalam mengambil langkah preventif untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dari bahaya terorisme. “Teroris itu merupakan kejahatan terhadap negara, tidak usah ada kata TNI dalam Undang-Undang itu, tapi semua sadar bahwa teroris itu musuh bersama,” pungkasnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menegaskan bahwa para Calon Pamong Praja Muda IPDN nantinya diarahkan sebagai alat pemerintahan yang terdepan. Oleh karenanya, mereka-mereka yang dididik disini (IPDN) harus rajin belajar dan lebih kuat lagi mentalnya, sehingga menjadi teladan bagi pemerintah.

“Mereka harus tahu dan mengerti kompetisi global dan kondisi bangsa Indonesia saat ini serta ancaman-ancaman yang ada,” katanya. 

Soal Agus, CSIS: Jangan Sampai Dikenal Karena Paras Ganteng

Turut hadir dalam acara tersebut, diantaranya Mendagri Cahyo Kumolo, Dansesko TNI Letjen TNI Agus Sutomo, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Muhammad Herindra, Dankodiklatad Letjen TNI Agus Kriswanto, Aster Panglima TNI  Mayjen TNI Wiyarto, S.Sos., M.Si., Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., Rektor IPDN Prof. Dr. Drs. H. Ermaya Suradinata dan Warek IPDN Prof. Dra. Hj. Erliana Hasan M.Si

Sumber: jitunews

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…