Skip to main content

Demi Keamanan, Ahok Keluar dari Pengadilan Pakai Barracuda?

ilustrasi

Usai menjalani sidangan perdana perkara penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dievakuasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, dengan armada barracuda milik Polri. Ahok meninggalkan gedung sekitar pukul 12.00 WIB.

Polisi membawa Ahok dengan mobil barracuda demi keamanan, mengingat saat ini ratusan warga tengah demonstrasi untuk menuntut Ahok ditahan.

Mobil barracuda menembus kerumunan massa yang memenuhi depan gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga," kata orator yang berdiri di atas mobil komando di Jalan Jalan Gajah Mada.

Tak lama setelah Ahok pergi, Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Dwiyono menyampaikan terima kasih kepada semua warga yang hadir di pengadilan.

"Terima kasih kepada semua yang telah hadir, sidang hari ini sudah selesai, kami imbau kepada seluruh warga agar pulang ke rumah masing-masing," kata Dwiyono.

Namun, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana membantah jika Ahok dievakuasi dengan mobil barracuda.

"Tidak (naik barracuda), beliau keluar seperti jalur biasa. Polisi dalam rencana pengamanan berbagai kemungkinan yang terjadi harus disiapkan. Alhamdulillah barracuda hari ini tidak kita gunakan. Pak Ahok menggunakan kendaraan seperti biasa," ujar Suntana.

Sidang hari ini dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa dan penyampaian nota keberatan oleh terdakwa.

Sidang akan dilanjutkan Selasa (20/12/2016) dengan agenda tanggapan atas nota keberatan.

Sumber: suara

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…