Skip to main content

,Delapan taipan Terkaya di RI Versi Forbes Tak Punya NPWP,Kok Bisa??











Presiden Joko Widodo mengundang ratusan Wajib Pajak, yang termasuk paling kaya di Indonesia atau yang disebut Wajib Pajak prominent, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 9 Desember 2016 malam.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan gambaran mengenai perkembangan program pengapunan pajak atau tax amnesty periode kedua yang akan berakhir Desember 2016 ini.

Total yang ikut, ada 448 ribu. Namun, yang ada di Istana malam ini adalah 500 Wajib Pajak (WP) prominent yang diundang khusus.

"Kalau istilah kami di Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak malam hari ini yang kita undang adalah yang disebut prominent person di Indonesia. Jadi memang kalau dibilang tadi the chosen one (terpilih) ada alasannya," jelas Sri Mulyani, di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Dari yang WP prominent itu juga, dipilih karena mereka adalah orang terkaya di Indonesia versi majalah luar negeri. Yakni ada 242 WP yang masuk dalam 250 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dan Globe Asia tahun 2015.

"Yang dikurangi delapan orang yang namanya terkaya di dalam list majalah itu, tapi delapan orang ini tidak punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)," lanjut Sri.

Data Dirjen Pajak hingga Kamis 8 Desember 2016 mencatat angka deklarasi harta mencapai Rp3.989 triliun, dan dana repartriasinya mencapai Rp143 triliun, sedangkan untuk  total tebusan baru sebesar Rp95 triliun.

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…