Skip to main content

Cegah TKA Cina Ilegal, Indonesia Harus Tinjau Kembali Kebijakan Bebas Visa

Portaldunia.com - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengusulkan agar kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah ditinjau kembali. Alasannya, untuk mencegah adanya tenaga kerja asing (TKA) ilegal, khususnya asal Cina.

"Saya kira persoalan ini harus dengan tegas juga kerja keras Kementerian Pariwisata dan Kemenaker untuk membentuk satgas pendatang gelap. Hitung semua pendatang gelap dari China yang over stay. dan jika sudah membahayakan tutup jalur bebas visa dari negara tersebut ke Indonesia," tandas ketua DPP NasDem ini di Jakarta, Rabu (14/12).

"Jika sudah membahayakan Hankamnas maka jangan ditoleransi lagi," imbuhnya.

Nantinya, saran dia, Satgas harus dibentuk dengan melibatkan tiga instansi yakni, pihak imigrasi, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Tenaga Kerja.

"Satgas dibentuk bukan cuma untuk pendatang haram asal Cina saja, tapi untuk semua pendatang haram dari seluruh dunia yang over stay tentunya," tegasnya.

Tak hanya itu, kata dia, imigrasi harus meneliti betul semua wisatawan yang masuk dan menginformasikan semua data pendatang yang masuk kepada Kemenaker dan Kementrian Pariwisata.

Sementara, lanjut dia, kemenaker juga harus memberikan informasi berapa TKA yang masuk dan memiliki izin kerja, demikian pula kemenpar harus tahu berapa wisatawan yang Masuk dan berapa yang keluar.

"Tentu satgas ini juga eajib berlaku bagi pekerja China yang terkait dengan investasi, tidak boleh ada pengecualian bagi para pelanggar UU dan regulasi di Negara berdaulat kita," ujarnya.

"Jika ternyata para pendatang haram tersebut sudah membahayakan Hankamnas (pertahanan keamanan nasional) kenapa harus takut menutup bebas visa ? Lebih takut mana bila kemudian terjadi disintegrasi bangsa akibat para pendatang haram ini memicu kriminalitas dan lain-lain," tambahnya.

Ketika ditanya upaya Komisi IX terkait peninjauan kembali kebijakan bebas visa yang digulirkan pemerintah, Irma mengaku akan mengupayakan itu.

"Nanti saya usul bentuk Panja TKA illegal. Bagi yang overstay langsung deportasi," tandasnya.

"Seharusnya dengan adanya kasus-kasus ini mereka (3 institusi) ini jemput bola ! Enggak perlu harus didorong-dorong oleh Komisi 9. Karena itu sudah jadi kewajiban mereka," pungkasnya.(indopos)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…