Skip to main content

BUMN Diduga Fasilitasi Ratusan TKA China Kerja di Gresik



Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya dari negara China ke Indonesia khususnya di Jawa Timur harus segera ditindaktegas.

Mengingat diduga beberapa BUMN secara tidak langsung ikut memfasilitasi masuknya TKA dengan dalih kerjasama pembangunan proyek.

Untuk itu DPRD Jatim mendesak agar pemerintah daerah setempat melalui Disnaker Gresik bekerjasama dengan Disnakertransduk Jatim dan aparat terkait seperti Imigrasi serta polisi untuk terjun ke lapangan memeriksa dugaan banyaknya TKA China yang tak memenuhi prosedur dalam proyek pembangunan pabrik Amorea II.

Anggota DPRD Jatim asli dari Dapil Gresik-Lamongan, mengatakan, masyarakat Jatim, khususnya Gresik banyak yang menganggur dan membutuhkan pekerjaan.

"Masak TKA China dibiarkan bebas bekerja walaupun tidak memenuhi aturan yang berlaku," tegas politisi asal Partai Demokrat saat dikonfirmasi Selasa (13/12/2016).

Ia juga mempertanyakan nasionalisme dari perusahaan BUMN yang secara tidak langsung ikut menfasilitasi TKA China membanjiri Jatim. Padahal proyek tersebut sejatinya dibiayai dari uang rakyat (negara).

 "Kalau perusahaan sekelas BUMN saja sudah seperti ini, apalagi perusahaan swasta murni. Makanya pengawasan TKA harus diperketat," pinta politisi asli Bawean.

Diantara BUMN yang secara tidak langsung ikut menggunakan jasa TKA China dalam proyek pembangunan adalah PT Petrokimia Gresik.

Perusahaan produsen pupuk itu membangun pabrik Amonia-Urea II senilai Rp.7,5 triliyun dimulai tahun 2015 dan diharapkan tuntas pada September 2017 mendatang.

Ironisnya, penggunaan ratusan TKA China itu patut diduga melanggar ketentuan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Pasalnya, tidak semua pekerja asing yang dipekerjakan adalah pekerja yang memiliki keahlian khusus alias tenaga kerja kasar.

Sementara itu menurut sumber terpercaya, ratusan pekerja asing dari China itu sengaja dipekerjakan oleh PT Wouhan dan PT Eleco selaku sub kontraktor proyek Amurea II yang ditangani PT Pupuk Indonesia Energy (PIE), PT Pembangunan Perumahan (PP) dan PT Adhi Karya (AK).(*)

Sumber : Jatimtimes

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…