Skip to main content

Bom 'Rice Cooker', Teroris Nyata Atau Tipu-tipu Pengalihan Isu?

ilustrasi


PUBLIK tentu masih ingat waktu terjadi penggerebekan seorang teroris di Temanggung beberapa tahun yang lalu, yang sampai live di televisi-televisi nasional berjam-jam, di mana Densus 88 mengerahkan semua kemampuannya, sampai robot penjinak bom pun dikerahkan untuk menangkap seorang yang diduga teroris.

Pertanyaannya sederhana, apa bener di dalam rumah itu ada orang yang diduga teroris itu? Kalaulah ada, apa untuk menangkap seorang teroris harus pamer kekuatan begitu rupa? Katanya Densus 88 mempunyai kemampuan lebih dalam aksi pelumpuhan teroris. Kalau saya sih menduga itu penggerebekan tipu-tipu saja. Tak ada itu orang yang diduga teroris di dalam bangunan jelek itu.

Dua hari lalu publik yang lagi asik membincang pasca "wuquf" dalam Aksi 212 dan sedang mendiskusikan kapan waktunya utk "lempar jumrah" (harap dipahami secara guyon), tiba-tiba dikejutkan oleh berita tentang ditemukannya "bom ricecooker" seberat 3 kilogram yang konon akan digunakan untuk meledakkan Istana Negara. Saya memang awan sama sekali tentang urusan bom, tapi mendengar berita seperti itu, apalagi sampai tayang live, saya geli juga. Dalam hati saya bicara: "Ini dagelan apalagi? Masa sih orang yang diduga akan meledakan Istana Negara tampilannya tidak cukup meyakinkan dan bomnya ditemukan di Bekasi". Maaf ya, saya kok sangat tidak yakin dengan bom temuan Bekasi tersebut. Saya menduga kuat, itu tipu-tipu saja. Biasa, dugaan saya hanya sekadar untuk pengalihan itu.

Sebagai warga negara, saya punya hak konstitusi untuk bicara soal hal ini. Secara konstitusi saya dilindungi UUD NRI Tahun 1945 (ini penulisan yang benar) untuk mengkritisi semua kebijakan negara. Apalagi kalau negara mencoba tampil mendominasi dan menghegemoni masyarakat, maka kita mesti harus melawan hegemoni tersebut. Kita harus lawan setiap wacana dominan yang mencoba ditawarkan dan dilakukan oleh negara.

Saya tidak yakin, teroris yang begitu menyeramkan itu benar adanya di Indonesia. Logika saya sangat sederhana. Kalau teroris di Indonesia nyata adanya, maka tak perlu ada Aksi 411 dan Aksi 212. Bukanya dua aksi tersebut merupakan bentuk lunak dari kemarahan umat Islam terhadap Ahok dan juga aparat hukum yang lembek dan lelet dalam memproses kasus penistaan Al-Qur'an yg dilakukan Ahok?
Kalau teroris riil ada di Indoneaia, maaf, maka Ahok, termasuk pejabat-pejabat yang diduga "melindungi" Ahok sudah lama "dileyapkan".

Maaf lho ya, ketika Ahok masih bisa leluasa dan keliaran berkampanye ke mana-mana, tentu ini kontras dengan "kampanye anti teroris" yang digembargemborkan aparat-aparat teroris (bukan aparatnya yang teroris, tapi aparat yang menangani masalah teroris) yang begitu menakutkan, yang kerap menyebut bahwa di Indonesia banyak jihadis-jihadis alumni Afghanistan, alumni Poso, alumni al-Qaidah, anggota ISIS yang konon canggih-canggih, hebat-hebat, yang pernah bikin "Tentara Merah" Uni Sovyet dibuat kalang kabut, yang punya kemampuan merakit bom dari mulai yang low sampai high explosive.

Kalau benar alumni-alumni tetsebut benar adanya, percayalah Ahok tak akan mempunyai keberanian untuk melakukan kampanye ke mana-mana. Pasti alumni-alumni itu akan menjadikan Ahok sebagai target untuk dilenyapkan. Kemana pun Ahok kampanye pasti akan diintai.

Maaf, ini hanya perspektif warga negara biasa dan sekali lagi, sebagai warga negara saya mempunyai hak konstitusional untuk bicara dan membuat status seperti ini.

[rmol] Ma'mun Murod Al-Barbasy

Penulis adalah aktivis muda Muhammadiyah
sumber: rmol

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…