Skip to main content

Besok Sidang Ahok Digelar, Jangan Lewat Jalur-jalur Ini

ilustrasi



Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa lalu lintas saat berlangsungnya persidangan perdana kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Selasa (13/12).

Sidang kasus ini akan digelar di bekas Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. Rekayasa lalu lintas itu guna kelancaran aktivitas di sekitar pengadilan.

"Ditlantas PMJ mempersiapkan rekayasa terbatas disesuaikan dengan perkembangan situasi dilapangan," ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto melalui siaran resmi, Senin (12/12).

Nantinya, arus lalu lintas yang dari arah Jalan Hasyim Ashari Kota diputarbalik ke Jembatan Alaydrus-Jalan Hayam Wuruk-Harmoni-Juanda-Pasar Baru-Jalan Gunung Sahari atau bisa melalui Jalan Kiai Tapa-Hasyim Ashari-Roxi-Grogol.

Adapun kendaraan yang datang dari arah Jalan Majapahit/Suryopranoto dan Jalan Veteran Raya ke Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Juanda-Pasar Baru-Gunung Sahari.

Bagi pengunjung yang membawa kendaraan, bisa mendatangi kantong-kantong parkir yang ada di halaman bekas gedung kejaksaan, depan toko buah, di sekitar menara tower, atau memarkir kendaraannya pada satu lajur di sepanjang Jalan Gajah Mada.

Pihak kepolisian menerjunkan 86 personel yang biasa berjaga di wilayah tersebut. Petugas akan disebar dan disiagkan untuk berjaga di sejumlah persimpangan, yaitu di persimpangan Olimo, putaran Gedung Pos Kota, Gang Pembangunan, Roxi, Holland Bakery, depan pengadilan, Petojo, Asemka, Ketapang, pertigaan Lion, Harmoni, Patung Kuda, dan jembatan Alydrus.

"Apabila terjadi kepadatan, pengaturan akan dimanualkan dan berkoordinasi dengan Dishub," ujar Budiyanto.

sumber: kontan

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…