Skip to main content

Beri Perlakuan Khusus Di Sidang Ahok, Independensi Penegak Hukum Dipertanyakan


Lokasi sidang jadi alasan pihak penegak hukum dalam menyikapi kasus dugaan penistaan agama terhadap Ahok.

Dalam kondisi yang serba sensitif tersebut, penegak hukum sangat sigap mengawal Gubernur DKI nonaktif itu.

"Selalu muncul kecurigaan, ada kesan perlakuan khusus kepada Ahok. Sebab itu, kredibilitas dan independensi penegak hukum dipertaruhkan," ujar pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno kepala RMOL, Sabtu (10/12).

Meski telah menentukan lokasi sidang perdana, namun penegak hukum tetap akan mengevaluasi lokasi sidang selanjutnya. Khususnya dari sektor keamanan yang menjadi tanggung jawab institusi Polri.

Sedangkan penentuan lokasi sidang tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) selaku penyelenggara.

"Sepertinya pihak penegak hukum sedang mengkalkulasi ekses politik. Menghitung seminimal mungkin terjadi ketegangan politik," urai dosen Fisip UIN tersebut.

Namun, penentuan sidang selanjutnya akan ditentukan dari evaluasi sidang pertama. Hanya saja, pihak penegak hukum, baik Polri dan PN belum menentukan lokasi alternatif yang dianggap kondusif.

"Simpang siur soal tempat persidangan, sengaja dilakukan untuk mengelabuhi konsentrasi massa pada satu titik tertentu," demikian Adi.

Rencananya, Ahok akan duduk sebagai terdakwa, Selasa (13/12) mendatang di PN Jakpus yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Gunung Sahari.

Lokasi tersebut telah ditempati PN Jakarta Utara selaku penyelenggara, sejak tiga bulan terakhir. Mengingat kantor lama mereka di Jalan R.E. Martadinata, Sunter Agung tengah direnovasi.

Sumber : rmol

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…