Skip to main content

Baru di Rezim Ini, Gerakan Kembali ke UUD 45 Asli Diganjar Tuduhan Makar


Lembaga Rumah Amanat Rakyat merasa prihatin terhadap rezim pemerintah Jokowi-JK yang bersifat represif. Tudingan makar melalui lembaga Kepolisian kepada sejumlah aktivitas dinilai wujud kekosongan orientasi kenegaraan yang dialami oleh pemerintah.

Dijelaskan oleh pengurus Rumah Amanat Rakyat, Ferdinand Hutahaean, persoalan makar merupakan kejahatan terhadap negara atau pemerintahan yang sah, maka untuk mengatasinya merupakan bagian domain tugas TNI, namun lucunya POLRI malah ‘membabi-buta’ menangani persoalan makar.

“Makar adalah kejahatan terhadap negara atau pemerintahan yang sah, maka tugas TNI lah yang harus mengatasi perbuatan makar dan bukan institusi POLRI yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Ferdinand, Sabtu, (10/12).

Kemudian yang semakin disesali, tudingan tindakan makar tersebut tidak mempunyai landasan yang kuat. Dari semua aspek atau instrumen yang dibutuhkan untuk melakukan makar, tidak satupun yang terpenuhi.

“Siapa pimpinan makar, dana makar, jumlah pelaku makar yang harusnya tidak sedikit, perlengkapan senjata pelaku makar dan metodologi makar? Beberapa instrumen makar ini tidak terlihat hingga saat ini. Artinya, makar yang dituduhkan kepada para tertuduh makar adalah bersifat imajinatif. Makar yang dituduhkan akibat sebuah khayalan yang berbaur dengan situasi paranoid akan kehilangan kekuasaan dari rejim berkuasa,” sesalnya.

Dia melihat ada ancaman serius atas penyalahgunaan kewenangan hukum utuk melumpuhkan bagi para pihak yang tidak sepaham dengan rezim. Tuduhan makar merupakan teror dari pemerintah yang ditebarkan kepada masyarakat.

“Presiden silih berganti pasca reformasi, namun baru kali ini sebuah kegiatan yang berbasis kecintaan pada Negara dan ingin kembali ke UUD 45 Asli diganjar tuduhan berat sebagai makar. Dari sejak dulu setiap era rejim berkuasa, selalu ada kelompok yang oposisi dan selalu menyuarakan mengganti presiden ditengah jalan, namun tidak pernah ada yang ditangkap dengan tuduhan makar. Sunggun rezim ini terlalu berimajinasi karena ketakutan kehilangan jabatan,” tukasnya.

Namun dia yakin, semakin rezim ini menekan kekritisan rakyat, maka akan semakin bangkit perlawanan dari kaum ideologis yang akan mendorong pengembalian keaslian UUD 45. “Kaum ideologis yang tidak ingin bangsa besar ini menjadi embel-embel bangsa asing atau bahkan hancur berantakan akibat salah urus oleh penguasa yang meski kekuasaan yang didapat adalah sah sebagai hasil demokrasi,” pungkasnya. 

Sumber : aktual

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…