Skip to main content

Apa! Ahok Bakal Lolos Dari Jerat Hukum, Begini Tanggapan Habib Rizieq

ilustrasi



Banyak pihak khawatir dan takut kalau Ahok Basuki T Purnama lolos dari jerat hukum karena lembaga hukum dan aparat hukum di negeri ini lemah dan tidak kredibel. Kepastian hukum masih buruk, kata para analis..

Beberapa pekan lalu, Panglima Front Pembela Islam (FPI), Munarman menilai, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bakal lolos dari kasus hukum dugaan penistaan agama.

Alasannya, dari pengamatannya terkait proses hukum kasus Ahok di kepolisian, penyidik Bareskrim Mabes Polri lebih banyak meminta keterangan bahwa kasus Ahok bukan tindak pidana.Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab menegaskan tidak akan ada lagi Aksi Bela Islam 4 tapi yang ada adalah revolusi, bila tersangka penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibebaskan.

"Jadi jangan coba-coba. Maka saya teriak revolusi. Siap turun lagi. Jadi jangan turun lagi di Istana, Monas, HI, langsung kita sambangi ke Gedung DPR/MPR," tegas Rizieq, di Jakarta belum lama ini.

Habib Rizieq mengatakan, akan menduduki DPR bila Ahok lolos dari jerat hukum, karena menurutnya, DPR adalah rumah rakyat.

"Kalau tidur di sana itu makar atau bukan. Kalau DPR rumah siapa? Boleh datang ke DPR, duduk boleh. Kalau ada yang menduduki DPR berarti makar, ini Polisi keder. Kan boleh rakyat datang, boleh rakyat duduk, boleh rakyat nginap," sebut dia.

Aksi Bela Islam telah dilakukan hingga tiga kali. Terakhir, aksi digelar pada 2 Desember 2016. Ribuan massa turun ke jalan, menggelar doa bersama, dan berzikir. Massa meminta agar Ahok segera ditahan, tapi tuntutan massa belum terlaksana.

Menurut Munarman, keanehan penyelidikan tampak dari pemeriksaan tiga kategori ahli, yaitu ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli agama. Keterangan tiga kelompok ahli tersebut dinilai cenderung menyatakan kalau Ahok tidak bersalah atas kasus penistaan agama."Saksi yang dihadirkan lebih banyak dari pihak yang menyatakan ini bukan tindak pidana," kata Munarman dalam diskusi bertajuk `Perkiraan Arah Gelar Perkara Ahok` di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (14/11/2016).

Pelapor pun sudah mengajukan protes dengan cara pemeriksaan polisi tersebut. Setelah diprotes, baru polisi meminta pelapor juga menghadirkan saksi ahli.

"Ini menurut saya sudah penyalahgunaan. Tugas penyidik adalah mengumpulkan bukti, bukan membebankan pembuktian kepada pelapor," jelasnya.

Salah satu saksi ahli yang diajukan pelapor adalah Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Namun, kata Munarman, pertanyaan yang diajukan pada Rizieq lebih pada menguji fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Menurut ahli, apa sikap MUI itu sudah benar? Masa begitu pertanyaannya," ucap Munarman.

Munarman pun menyebut dengan metode pemeriksaan yang demikian maka diprediksi Ahok bakal lolos dari kasus dugaan penistaan agama. Prosentase Ahok lepas dari jerat hukum 85 persen.

Apalagi penegak hukum berat sebelah dalam menangani kasus yang dialami Ahok. "Tinggal 15 persen yang menyatakan perkara akan dilanjutkan, dan statusnya bisa tersangka," jelasnya.

Prediksi Munarman itu didasari hasil pengamatannya terhadap proses hukum kasus Ahok di kepolisian. Munarman ragu dengan penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri.

sumber: konfrontasi

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…