Skip to main content

Antasari Sarankan KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Besar

Ilustrasi

 Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyarankan agar lembaga antirasuah itu menuntaskan kasus korupsi besar.

"Tidak elok saya memberikan penilaian terhadap KPK. Namun saya punya saran agar pimpinan KPK yang merupakan kolektif kolegial untuk menuntaskan PR kasus korupsi besar yang belum selesai," katanya usai menjadi pembicara dalam Konferensi Hukum yang digelar Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (17/12/2016).

Saat didesak wartawan, PR kasus korupsi apa saja yang masih menggantung dan belum tuntas, Antasari enggan menyampaikan.

"Anda cari tahu sendiri saja. Beberapa waktu lalu saya juga ditanya dengan pertanyaan serupa, kemudian saya jawab apa adanya dan ternyata jadi ramai," ucap mantan Ketua KPK 2007-2009 itu.

Ia berharap KPK menuntaskan kasus-kasus korupsi yang dulu belum tuntas sambil menyelesaikan kasus korupsi baru. Sebab, saat ini masyarakat masih menunggu penuntasan kasus korupsi besar tersebut.

"Perkara yang ditangani lembaga antirasuah tersebut seharusnya lingkup nasiona. Sedangkan kasus korupsi di sejumlah daerah bisa dilimpahkan ke aparat penegak hukum di daerah setempat, yakni kejaksaan atau kepolisian," katanya.

Antasari mengaku tidak mempermasalahkan KPK turun ke daerah untuk mengungkap sejumlah kasus korupsi. Namun ketika KPK mengambil perkara tersebut, maka seharusnya diserahkan ke kepolisian daerah atau kejaksaan tinggi di tingkat provinsi, sehingga KPK hanya melakukan supervisi kasus tersebut.

"Masih banyak kasus korupsi besar terutama sumber daya alam, minyak dan gas, serta tambang berskala nasional yang belum ditangani dan disentuh oleh KPK," ucapnya dengan tegas.

Sumber: teropongsenayan

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…