Skip to main content

Anggota Ombudsman: Tidak Ada Yang Makar, Polisi Sudah Salah Tingkah

Anggota Ombudsman RI, Laode Ida
Sebetulnya, tidak ada alasan kepolisian untuk menangkap para tokoh politik dan aktivis senior beberapa waktu lalu dengan tuduhan percobaan makar.

Hal itu ditegaskan oleh Anggota Ombudsman RI, Laode Ida, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/12).

"Sebetulnya , siapa yang makar? Tidak ada yang makar. Yang para aktivis itu lakukan adalah penyampaian aspirasi ke lembaga negara yang sah," tegas Laode.

Menurutnya, makar terjadi apabila ada kekuatan senjata, pembangkangan sipil terbuka dan kemudian mengarah pada perlawanan fisik.

Dalam KUHP, makar adalah dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah. Pelakunya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

"Saya tidak paham mengapa polisi langsung jadikan mereka (tokoh aktivis) sebagai pelaku makar. Mereka bersuara adalah hak konstitusional," terangnya.

Laode menyebut permintaan para aktivis senior itu agar MPR RI menggelar sidang istimewa untuk mengganti presiden dan wakil presiden adalah sah dan dilindungi konstitusi. Terwujud atau tidaknya aspirasi itu sangat bergantung pada MPR RI.

"Kalau mereka sampaikan aspirasi untuk sidang istimewa MPR untuk mengganti presiden, itu juga bukan makar. Yang tentukan itu bisa atau tidak kan bukan para aktivis, melainkan MPR. Kalau MPR setuju presiden diganti, ya konstitusional," lanjutnya.

Ia menduga kepolisian ingin mengalihkan perhatian publik untuk men-demoralisasi kekuatan gerakan rakyat. Tujuannya, membuat para aktivis atau kelompok pergerakan yang memiliki massa merasa takut untuk mengkritik pemerintah.

"Sekarang ini mau kembalikan gaya Orde Baru. Dulu pelakunya tentara, sekarang polisi. Polisi sudah salah tingkah," tegas Laode lagi.

Sumber : rmol

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…