Skip to main content

Anggota Komisi III DPR RI: Kehidupan Berbangsa Indonesia Kian Merisaukan

Ilustrasi

Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai dinamika kehidupan berbangsa dan bertanah air akhir-akhir ini jauh dari nilai-nilai budi luhur para pendiri negara ini (founding fathers). Hal ini terlihat dengan munculnya gaya dan pola hidup yang tidak mencermikan budaya ketimuran Indonesia.

“Kondisi ini sangat merisaukan kita semua,” ujar Sahroni, Jumat (9/12), di tengah-tengah kegiatan 'Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara', di Jakarta.

Menurut Sahroni, masyarakat Indonesia saat ini sangat mudah terpengaruh oleh budaya atau perilaku yang sebenarnya tidak mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Misalnya, budaya perilaku konsumtif dan gaya hidup modern.

“Gaya hidup seperti ini lazim dianut masyarakat kekinian. Namun sisi lain, pemahaman akan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila jauh tertinggal,” sesal Sahroni.

Tak hanya itu, Sahroni juga menyesalkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak hafal dengan isi dan lambang Pancasila. Padahal, Pancasila merupakan simbol jati diri Bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila, kata Sahroni, juga memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan berbangsa Indonesia, karena dengan nilai-nilai yang dikandungnya bisa menjadi katalisator yang bisa mencegah terjadinya perpecahan sesama anak bangsa akibat dari kasus-kasus hukum yang berbau SARA.

"Dengan ditanamkannya nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat seperti salah satu fungsi Pancasila sebagai asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang berarti bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia,” imbuh Sahroni.

Dalam hal ini, Sahroni meminta masyarakat agar mempercayakan sepenuhnya proses penanganan kasus-kasus hukum kepada aparat penegak hukum. Sebab diyakininya, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan akan bersikap adil dan profesional.

“Proses hukum yang berjalan kita hormati dan tidak perlu melakukan aksi-aksi yang sifatnya intervensi dan mempengaruhi kinerja aparat yang sudah dalam koridor hukum,” tukas Sahroni.

Sumber: jitunews

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…