Skip to main content

Aksi Bela Islam 212 Dipersulit,Aksi 412 Dibayar dan Difasilitasi Pemerintah, Sangat Tidak Adil!


Pemerintah, Partai Politk serta instansi lainnya akan menggelar parade Aksi Kita Indonesia pada Minggu, 4 Desember 2016. Aksi tersebut sangat didukung oleh pemerintah untuk mengajak seluruh masyarakat agar mengikuti parade tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid menilai sikap pemerintah tidak adil yang telah mendukung penuh parade Aksi Kita Indonesia dibandingkan dengan aksi Bela Islam III yang digelar pada Jumat kemarin (2/12). Padahal aksi Bela Islam III juga tidak melakukan gerakan-gerakan anarkisme bahkan berjalan dengan lancar, namun, dipersulit oleh pemerintah.

"Demo kemarin (Bela Islam III) banyak dipersulit, demo sekarang (Aksi Kita Indonesia) difasilitasi pemerintah. Sangat tidak adil, menggali lubang kubur sendiri," ujar Sodik kepada TeropongSenayan, Sabtu (3/12/2016).

Sebelumnya, beberapa surat imbauan resmi dari instansi swasta, pemerintah dan parpol untuk ikuti parade Aksi Kita Indonesia viral di media sosial.

Aksi Kita Indonesia yang sengaja bersamaan di acara car free day, Minggu (4/12/2016) tersebut rencananya akan diisi jalan bersama, panggung musik, dan kuis.

Berikut beberapa surat imbauan dari beberapa instansi yang menjadi viral:

Agung Sedayu Group
Perusahaan yang bergerak di bidang properti ini diduga juga turut menginstruksikan karyawannya untuk mengikuti acara Kita Indonesia.

Dalam sebuah gambar yang viral tersebut diketahui, setiap karyawan diminta untuk mengenakan topi merah, kaos putih, celana jeans, sepatu olahraga, dan pita merah putih (harap diambil ke HR coordinator).

Tak hanya itu, karyawan diminta menyediakan kantung sampah untuk menjaga kebersihan kota Jakarta.

Bank Arta Graha
Tak hanya Agung Sedayu Group, imbauan kepada karyawan untuk ikuti aksi tanggal 4 Desember diduga juga dikeluarkan oleh Bank Artha Graha.

Begini isi surat yang bernomor: MAK/249/DSDM/XII/2016


“Dalam rangka kepedulian terhadap persatuan dan kebersamaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh karayana PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk (dari level Kepala Divisi/Kordinator Wilayah hingga Sopir dan Office Boy). KNPO dan Cabang Jakarta wajib ikut serta dalam Kegiatan Aksi Damai tersebut yang dilaksanakan di Bunderan HI pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 jam 6.00-11.000 WIB. Dengan menggunakan kaos kuning Artha Graha Peduli atau kaos kunig, serta menggunakan sepatu casual,” begitulah bunyi surat yang diduga dikeluarkan oleh Bank Artha Graha.

Kementerian Sosial Republik Indonesia
Kemensos juga diduga mengimbau seluruh aparatur negara untuk hadir pada Aksi Kita Indonesia pada Minggu (4/12/2016).

Surat bernomor 2139/DYS-Sekt/12/2016 berisi meminta seluruh aparatur negara untuk hadir di acara Aksi Indonesia bersama keluarga.

Kementerian Perdagangan
Kementerian perdagangan diduga juga mengeluarkan imbauan kepada seluruh aparatur negara untuk hadir ke acara Aksi Kita Indonesi, Minggu (4/12/2016).

“Masing-masing unit eselon II wajib mengirimkan peserta minimal 10 orang (PNS atau pegawai non-PNS dan keluarga). Konsumsi/sarapan peserta selama acara berlangsung ditanggung oleh unit masing-masing,” begitu pesan yang tertulis di surat yang diduga dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

Golkar
Bahkan Partai Golkar, demi memeriahkan acara tersebut sampai harus membuat lomba dengan hadiah ratusan juta rupiah.

Golkar menargetkan puluhan ribu pendukungnya untuk hadir ke acara tersebut. [tsc]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…