Skip to main content

Akhirnya Terungkap! Ternyata Dana Operasional Rp. 2 Miliar Tiap Bulan Gubernur Ahok Dipakai Ini

ilustrasi


Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama mengaku memegang dana operasional lebih dari Rp 2 miliar setiap bulannya. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan dana tersebut digunakan untuk berbagai hal.

"Dana operasional kita di administrasi. Saya sendiri pegang Rp 2 miliar lebih. Kita pakai ini, buat ini: ada ijazah-ijazah yang nyangkut. Kirim-kirim bunga kawinan, bantuan orang miskin," kata Ahok di Ruang Terbuka Hijau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RTH RPTRA) Kalijodo, Jalan Kepanduan II, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (17/12/2016).

Ahok mengatakan, penggunaan dana tersebut digunakan dengan cara transfer. Menurutnya, hal itu dilakukan demi menjaga transparansi anggaran.

"Semua saya transfer. Transparan. Udah pernah diperiksa saya waktu LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara). Jadi yang ada di bank, saya kira ditransfer ke saya. Kirim ke siapa, bantuan siapa, gak ada tunai," ucap Ahok.

Metode pembayaran dengan transfer yang diterapkannya tersebut membuat Ahok tidak memiliki brankas di kantornya. Karena menurutnya dengan transfer dapat dilakukan penelusuran soal penggunaan dana operasional tersebut.

"Gak ada brankas di kantor saya. Kalau kamu lihat, mungkin semua kantor kepala daerah ada brankasnya. Saya tidak ada brankas. Karena semua dana transfer. Tulis cek semua. Jadi kamu bisa telusuri uang operasional tiap bulan habis untuk apa," ujar Ahok.

Terkait penggunaan dana operasional sebagai bantuan kepada masyarakat, Ahok mengatakan tidak memberikan dengan sembarangan. Ahok mengaku hanya memberikan bantuan bila proposal yang diajukan kepadanya dibuat dengan benar.

"Dan kalau tidak dipakai bantuan orang-orang miskin, kan saya juga kasih bantuan tidak sembarangan. Kasih bantuan yang mendidik. Kan ada orang yang kasih orang nawar-nawarin supaya populer. Kalau saya enggak. Kamu ajuiin proposal gak bener, gak ada bantuan," tutur Ahok.

Oleh sebab itu, dana operasional tersebut kadang tidak habis. Dalam hal demikian, Ahok mengatakan mengembalikan sisa dana tersebut ke kas Pemerintah Daerah.

"Makanya kalau akhir tahun ada sisa uang operasional, saya kembalikan ke kas daerah. Jadi gak sembarangan bagi-temen temen, gak bisa itu," ucapnya menegaskan.

sumber: detik

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…