Skip to main content

Ajak Awasi Proses Hukum Rachmawati,Prabowo Perintahkan Anak Buahnya untuk Hati-Hati





Rachmawati Soekarnoputri dan Eko Suryo Sandjojo merupakan dua kader Partai Gerindra yang ditangkap pihak kepolisian terkait dengan isu makar.

Partai Gerindra memilih untuk memantau dulu proses hukum terhadap keduanya.

Sikap tersebut merupakan arahan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

”Kami juga disuruh hati-hati dalam bersikap,” ungkap Wakil Ketua Umum Gerindra Desmond J. Mahesa di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin (8/12).

Karena hal itu pula, dia berharap aparat bekerja secara proporsional sesuai ketentuan hukum. Pihak kepolisian, lanjut dia, tidak boleh mengada-adakan persoalan.

”Pembuktiannya tidak boleh dipaksakan. Jadi, kami tunggu dulu proses yang dijalankan atas tuduhan-tuduhan itu,” tegas wakil ketua komisi hukum DPR tersebut.

Kemarin dini hari polisi menangkap satu orang lagi. Yaitu, Direktur Eksekutif Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang.

Meski termasuk yang ikut dalam pertemuan-pertemuan bersama sejumlah tokoh dan aktivis yang telah ditangkap lebih dulu tersebut, mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu untuk sementara dijerat dengan UU ITE.

Salah satu status di akun media sosialnya dianggap bisa menimbulkan kebencian terhadap golongan tertentu.

Terkait dengan hal tersebut, mantan Ketua Komisi I Mahfudz  Sidik mengingatkan agar UU ITE tidak diterapkan secara serampangan.

Menurut dia, jika saat ini pelanggaran dan sanksi pidana yang ada hendak digunakan secara gebyah uyah, akan ada ribuan netizen yang bakal masuk penjara.

”Baik dari kalangan yang pro maupun kontra (pemerintah, Red). Tidak berhenti di situ, ribuan orang lainnya juga akan saling melaporkan,” ucap anggota DPR dari Fraksi PKS tersebut.

Menurut dia, lebih baik pemerintah mulai mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas tentang penggunaan internet yang benar dan baik.

Meski UU ITE memang telah mengatur sejumlah bentuk pelanggaran berikut sanksi pidananya, belum saatnya menerapkannya secara menyeluruh.

Apalagi, imbuh dia, masih ada perkara Ahok yang belum benar-benar tuntas sampai saat ini.


”Coba buka lagi social media, semua pihak kena sasaran perang opini dan informasi. Bukan hanya presiden, Kapolri, atau Ahok, tapi juga Habib Rizieq, Bachtiar Nasir, dan lain-lainnya. Apa mau saling lapor?” imbuh dia. (jpnn)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…