Skip to main content

Ahok Sudah Keok Di Sosmed,Bawaslu Untungkan Ahok dengan Larang Kampanye di Medsos





Pelarangan kampanye lewat jejaring sosial dalam Pilkada DKI 2017 akan menguntungkan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan pasangannya Djarot Saiful Hidayat.

Pelarangan ini diungkapkan oleh Komisioner Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad Jufri, dalam acara diskusi Perspektif Jakarta, Sabtu pekan lalu. Menurut Jufri, akun-akun di media sosial yang digunakan untuk berkampanye harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.

Selain tim kampanye, menurut Jufri, masyarakat dilarang menggunakan media sosial untuk berkampanye. Bahkan, Bawaslu menegaskan akan menelusuri akun-akun yang disinyalir melakukan kampanye tanpa izin dengan mengenakan pidana sesuai UU ITE yang sudah berlaku.

Ada sejumlah alasan mengapa Ahok-Djarot bakal diuntungkan dengan kebijakan ini. Pertama, Ahok-Djarot sudah jelas-jelas keok di media sosial. Jika dulu saat berpasangan dengan Jokowi dalam Pilkada 2012 Ahok melejit karena medsos, sekarang situasi berbalik; Ahok dihajar habis-habisan oleh netizen.

Ahok bertubi-tubi menjadi sasaran kebencian dan antipati melalui media sosial, terutama Facebook dan Twitter. Di samping isu penggusuran dan tajamnya alat ucap, kasus dugaan penistaan benar-benar efektif menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap Ahok.

Langkah Bawaslu yang melarang para simpatisan pasangan calon untuk mengkampanyekan idola mereka pasti akan sangat membantu Ahok, terutama sekadar menghela napas untuk menyusun strategi baru.

Kedua, jika larangan ini benar-benar berlaku dan membuat masyarakat takut dengan ancaman UU ITE, mata mereka akan beralih ke TV dan media-media arus utama untuk mengikuti perkembangan Pilkada. Jika ini terjadi, mata warga pasti akan lebih fokus ke Ahok.

Selain masih menjabat, yang secara otomatis pasti lebih sering menjadi sumber berita, tim pemenangan Ahok yang didukung parpol, media dan dana besar pasti akan lebih menguasai media. Di sini, mereka tinggal memoles pencitraan untuk Ahok, terutama dengan cara menjadikannya sebagai korban demonstrasi yang dikonotasikan mereka sebagai sektarian.

Bertarung lewat media mainstream dan resmi, tim Ahok bakal lebih unggul. Mereka memiliki pengalaman memenangkan Jokowi-Ahok di Pilkada DKI 2012 dan Pilpres serta Pileg 2014.

Ketiga, popularitas calon pemimpin biasanya melejit jika sering menjadi perbincangan masyarakat, terutama melalui media sosial. Jika keramaian perbincangan tentang Pilkada berkurang, popularitas penantang kemungkinan menurun. Popularitas dalam politik sangat terkait dengan elektabilitas.

Di sini, Ahok bakal untung karena dari sisi popularitas, dirinya yang paling unggul, meskipun elektabilitasnya sekarang kedodoran karena demonstrasi yang tak kunjung henti.

Jika tidak mau dituding hendak mengamankan peluang Ahok-Djarot, Bawaslu harus mengurungkan niat mereka melarang masyarakat menggunakan jejaring sosial untuk berkampanye. Mereka lebih baik mengatur para buzzer yang membuat akun anonim, yang justru sering menyalahgunakan kebebasan berpendapat di media sosial dengan postingan-postingan provokatif dan menebar penistaan.


Bawaslu seharusnya lebih fokus pada muatan kampanye para pendukung, yang sering dibedakan menjadi tiga kategori, yakni kampanye positif, kampanye negatif, dan kampanye hitam. Kampanye terakhir inilah yang seharusnya menjadi perhatian mereka, bukan melarang secara membabi-buta. (rn)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…