Skip to main content

Ahok Manfaatkan Sidang untuk Serang Lawannya di Pilgub

Portaldunia.com, JAKARTA -- Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin menilai, terdakwa kasus penistaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama memanfaatkan kesempatan nota keberatan dalam sidang perdana kasusnya di PN Jakarta Utara (bekas gedung PN Jakarta Pusat), Selasa (13/12), kemarin. Menurutnya, Ahok menyerang dua pasangan lawannya dalam Pilgub DKI.

"Secara cerdik BTP telah mengemas tanggapan atau eksepsinya, bukan saja sebagai forum pembelaan dirinya, tetapi secara terselubung, telah menjadikan nota tangapannya sebagai ajang kampanye sekaligus kesempatan menyerang dan menuduh saingannya sebagai politisi busuk yang tidak mampu bersaing dan berkompetisi secara politik dengan dirinya," kata Amir lewat pesan singkatnya pada Republika.co.id, Selasa petang.

Seperti diketahui, dalam nota keberatannya, Ahok menjelaskan bahwa dirinya telah diserang oleh politikus busuk dengan membawa agama. Diketahui, Ahok bersaing dengan dua calon dalam Pilgub DKI, Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono.

"Kita semua tahu tuduhan itu jelas absurd karena publik adalah saksi betapa terukur dan hati-hatinya komentar dua pasang cagub yang lain dalam menanggapi masalah sensitif (SARA) ini," Amir menjelaskan.

Dalam eksepsinya, Ahok menyatakan, kalimat dibohongi pakai surat Al Maidah 51 yang diucapkannya di Kepulauan Seribu adalah soal politikus yang dia maksud. Karena itu, dia menegaskan tidak bermaksud menista agama Islam.

Namun, perbuatan terdakwa Ahok dinilai masuk dalam pasal penghinaan agama. Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam dakwaannya menjerat Ahok dengan pasal alternatif, Pasal 156a KUHP atau Pasal 156 KUHP tentang Penodaan Agama.

Sidang kedua Ahok akan digelar pada Selasa (20/12), pekan depan. Diagendakan JPU akan menanggapi nota keberatan Ahok dan tim penasehat hukumnya.

Sumber: Republika

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…