Skip to main content

Adik Ahok Tuduh Kasus Kakaknya Diproses karena ‎Tekanan GNPF-MUI


Kuasa hukum sekaligus adik kandung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Fifi Lety Tjahaja Purnama menilai, sidang perkara dugaan penistaan agama yang menjerat kakaknya terkesan begitu dipaksakan.

Sebab, kata dia, tak bisa dipungkiri memang ada tekanan luar biasa dari massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI).

‎"Karena, kita tahu jika ada kasus berkaitan dengan Pilkada ditunda sampai selesai. Laporan dugaan penistaan agama masuk ketika Ahok berstatus sebagai peserta Pilkada dengan kata lain laporan yang dituduhkan kepada Ahok seharusnya d‎ihentikan sementara," kata Fifi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa, (13/12/2016).‎

Fifi menyebut, kebanyakan massa aksi yang menuntut Ahok dipenjarakan tak menonton video pidato kakaknya itu secara utuh, melainkan hanya menyaksikan video dan editan teks yang ditulis Buni Yani di akun faceeboknya.‎

"Sebetulnya mayoritas publik, saya tahu dari keluarga juga mereka enggak pernah nonton video Ahok sesungguhnya. Dia hanya nonton yang sudah diedit oleh Buni Yani. Kalau mereka dengar langsung pasti enggak mungkin protes," ujarnya.

Fifi menjelaskan, apabila warga menonton video tersebut secara utuh, maka ia yakin rangkaian peristiwa perihal desakan agar Ahok dipenjara, seperti aksi unjuk rasa besar-besaran 411 dan 212, yang terjadi akhir-akhir ini tak pernah terjadi.

Apalagi, klaim dia, semua pelapornya tak ada satu pun warga Kepulauan Seribu, tempat Ahok melakukan pidato yang dinilai menistakan agama Islam.

"Kalau kita nonton video Ahok keseluruhan di Pulau Seribu itu enggak akan jadi seperti hari ini, pelapornya enggak ada orang Pulau Seribu yang melihat dan mendengar langsung," kata dia.

Selain itu, ia juga menyebut perkara tersebut tidak terlepas dari ketakutan terpilihnya kembali Ahok jadi orang nomor satu di Ibu Kota periode 2017-2022.

"Penetapan tersangka dari pihak kepolisian juga tidak sesuai prosedur karena tidak ada sprindik. Karena baru keluar 16 November," tutupnya.(yn)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…