Skip to main content

Ada Nya Kekeliruan Proses Hukum,Polisi Minta Hakim Tolak Semua Permohonan Buni Yani




Sidang praperadilan Buni Yani, pengunggah video pidato dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki T Purnama (Ahok) kembali digelar di PN Jaksel. Dalam sidang, polisi meminta majelis hakim menolak semua permohonan yang diajukan Buni Yani.

Sidang yang digelar pada Rabu (14/12/2016), dipimpin hakim tunggal Sutiyono dan dihadiri pihak pemohon Buni Yani serta termohon Polda Metro Jaya. Adapun sidang tersebut beragendakan jawaban pihak termohon Polda Metro Jaya, yakni diwakili Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Agus Rohmat.

Dalam sidang tersebut, polisi membantah semua tuduhan pemohon yang menyebutkan adanya kekeliruan proses hukum acara terhadap Buni.
"Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil pemohon," ujar Agus Rohmat di PN Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016)

Agus beralasan, Polda Metro Jaya telah bekerja secara profesional dan sesuai prosedur hukum dalam menetapkan Buni sebagai tersangka.
Bahkan, semua proses gelar perkara pun sudah dilakukan berdasarkan aturan hukum dan disertai bukti permulaan yang cukup.

Begitu pula dengan surat penangkapan terhadap Buni sebagai tersangka telah sesuai prosedur hukum, surat berita acara penangkapan pun telah pula diserahkan ke tim kuasa hukum Buni. "Termohon telah melaksanakan tugas secara profesional, termohon telah menerbitkan sprindik pada 25 Oktober 2016, gelar perkara telah dilakukan pada tanggal 23 November 2016," tuturnya.

Sebelumnya, berdasarkan alasan pemohon, Buni Yani dalam permohonan praperadilannya menyebutkan, ada kejanggalan dalam proses penangkapan dan penahanan kliennya.


Kejanggalan tersebut meliputi sprindik (surat perintah penyidikan) yang tidak ditunjukan pada pemohon, tidak adanya gelar perkara, kepolisian yang tidak menunjukan surat perintah penangkapan, serta penetapan tersangka yang prematur lantaran tidak ada unsur pidana dalam video yang di-upload Buni Yani.(sn)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…