Skip to main content

35 Persen Bus Angkutan Tahun Baru Tak Layak Operasi

Ilustrasi

Sebanyak 35 persen dari keseluruhan angkutan tahun baru 2017 dinyatakan tidak layak beroperasi. Angkutan tahun baru ini harus diperbaiki kondisi fisiknya baru layak berangkat lagi.

Hal ini diketahuik dari hasil ramp check yang dilakukan Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sejak 13 Desember lalu di beberapa terminal type A di Indonesia.

“Hingga saat ini kemungkinan sudah ada 400 armada angkutan tahun baru yang kita periksa dan hasilnya hanya 65 persen yang memenuhi syarat layak jalan dan 35 persen tidak layak untuk berangkat,” ujar Direktur Pembinaan Keselamatan Ditjend Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan, Eddi saat meninjau persiapan angkutan tahun baru di Terminal Penumpang Yogyakarta (TPY) atau Terminal Giwangan, Sabtu (17/12) sore.

Menurutnya, angkutan yang tidak diperbolehkan berangkat tersebut sebagian besar terkendala pelanggaran teknis. “Ada yang hand rem-nya mati, wipernya mati, kacanya pecah dan ban-nya juga gundul. “Ini harus diperbaiki dulu,” ujarnya seperti dikutip republika.

Angkutan yang melanggar tersebut kemudian ditindak secara tegas sesuai aturan perundangan yang berlaku. Pihaknya juga memberikan waktu kepada pengusaha pemilik angkutan untuk melakukan perbaikan angkutannya sebelum kemudian dioperasikan untuik angkutan tahun baru. “Tapi nanti tetap akan kita lakukan pemeriksaan rutin,” katanya.

Diakuinya, ramp check angkutan tahun baru dilakukan terus menerus sejak 13 Desember lalu. Ada 10 terminal type A yang digunakan untuk tempat ram cek tersebut antara lain di Yogyakarta, DKI Jakarta, Makasar, Surabaya, Solo, Semarang, Malang dan Jawa Barat.

Bagi armada yang ditilang karena melanggar, maka akan diganti untuk sementara dengan bus cadangan oleh perusahaan oto bus.

Dikatakan Eddi, ramp check memang pernah dilakukan secara serempak hampir di semua terminal saat persiapan angkutan lebaran 2016 lalu. Namun saat ini saat persiapan angkutan akhir tahun dan tahun baru 2017 ram cek kembali8 dilakukan dan hasilnya maish banyak angkutan yang tidak layak berangkat.

Hal ini, menurutnya, terjadi karena pihak perusahaan otobus tidak melakukan pengecekan armada miliknya secara rutin. “Bisa jadi saat uji kendaraan, hasilnya sulapan hasil ujinya keluar tanpa kendaraanya hadir,” katanya.

Penyebab lain bisa terjadi karena kelalaian petugas terminal yang juga tidak melakukan pengecekan angkutan secara tertib dan bisa juga karena adanya main mata antara petugas pengecekan dengan kru angkutan sendiri.

Kepala Dinas Perhubungan Pemda DIY, Sigit Haryanto mengatakan, dari hasil ram cek yang dilakukan pihaknya di beberapa tempat di DIY baik terminal maupun jembatan timbang diketahui hampir 50 persen angkutan tahun baru tidak memenuhi syarat operasional.

Pihaknya sendiri sudah lima kali melakukan ram cek, di Terminal Giwangan, Terminal Jombor Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo dan di jembatan timbang di Kulonprogo.

Sumber: beritatrans

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…