Skip to main content

Angkutan Perbatasan Disorot


Suharto: Tarif Seharusnya Turun Ikuti BBM

-ilustrasi
UJOH BILANG – Tarif angkutan speedboat tujuan Kecamatan Long Bagun-Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yang hingga sekarang masih mahal, mendapat sorotan pihak DPRD Mahulu.
Anggota Komisi II DPRD Mahulu Suharto menyatakan, seharusnya hal itu tidak terjadi untuk angkutan ke daerah perbatasan. Mengingat beberapa waktu lalu harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan.
“Namun ternyata turunnya harga BBM tidak berdampak pada tarif angkutan speedboat tujuan daerah pedalaman. Padahal Pemkab Mahulu punya subsidi ongkos angkutan, tapi fakta di lapangan tidak ada perubahan sama sekali," kata Suharto kepada Kaltim Post, kemarin.
Menurut keterangan, tarif dari Kecamatan Long Bagun menuju Kecamatan Long Apari, yang mestinya Rp 700 ribu per orang, kini menjadi Rp 900 ribu per orang.
"Mengingat harga  BBM sudah turun, seharusnya Dinas Perhubungan dan Pariwisata Mahulu melakukan revisi tarif angkutan. Ternyata hal itu tidak dilakukan," tambah Suharto.
Sedangkan Kepala Disbudpar Mahulu Alfred yang dihubungi terpisah menjelaskan, ketentuan menurunkan tarif angkutan tergantung pada pemilik speedboat.
"Bahkan sebelum penumpang naik ke speedboat yang akan ditumpangi, telah dilakukan negosiasi antara pemilik dengan calon penumpang," jelas Alfred.
Lantas untuk merevisi tarif angkutan, menurutnya, hanya bisa ditetapkan oleh organisasi angkutan tersebut. Sementara pihaknya hanya bisa melalukan kontrol dan mengendalikan penyesuaian tarif.
"Alternatif lain yang lebih murah, warga dapat menggunakan longboat. Dengan tarif Rp 300 ribu sudah bisa menuju Kecamatan Long Pahangai," tambahnya.
Subsidi ongkos angkutan ke kawasan perbatasan, menurut Alfred, sudah tidak ada lagi sejak 2015 lalu. Namun pihaknya akan kembali mengusulkan subsidi ongkos angkutan dimaksud, agar bisa mengurangi beban masyarakat. (*/luk/san/k9)

sumber: kaltim post

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…