Skip to main content

Keren.. Masalah Penghambat Jalan Tol di Selesaikan Jokowi Dalam Waktu 5 Menit

TIDAK RUMIT - Presiden Joko Widodo dan Gubernur Awang Faroek Ishak mendapat penjelasan tentang progres pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. (foto: tim humasprov kaltim).
Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kaltim untuk kedua kalinya dalam lima bulan terakhir membawa harapan baru bagi penyelesaian pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Setelah menyaksikan langsung progres pembangunan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan itu, Jokowi optimistis, secara keseluruhan jalan tol ini akan rampung pada Januari 2018.

"Kita harapkan, jalan tol Balikpapan - Samarinda ini Insya Allah selesai pada 2018. Saya ke sini ingin memastikan, bahwa pekerjaan tol ini sudah dimulai lagi. Dan benar, sejak November tahun lalu pekerjaan konstruksi sudah dilanjutkan kembali," kata Jokowi memberi semangat.
Saat peninjauan Kamis (24/3/2016) pagi, Presiden Jokowi didampingi Gubernur, Dr H Awang Faroek Ishak; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M Basoeki HadiMoeljono; Ketua DPRD Kaltim, H Syahrun, dan Wakil Gubernur, HM Mukmin Faisyal HP.

Presiden menyatakan, hampir di semua proyek pembangunan, baik kawasan industri, jalan tol maupun pembangunan rel kereta api, permasalahan terbesarnya adalah pembebasan lahan. Pekerjaan konstruksi lanjut Jokowi, biasanya bisa lebih cepat dikerjakan jika pembebasan lahan sudah clear and clean.
Untuk lebih memberi keyakinan dalam upaya penyelesaian pembangunan jalan tol ini, Jokowi juga memberikan apresiasi atas upaya gigih Pemprov Kaltim dan keseriusan Pemkot Balikpapan, Pemkot Samarinda dan Pemkab Kutai Kartanegara dalam pembebasan lahan.

"Pembebasan lahan untuk jalan tol sudah selesai 85 persen. Jadi kurang sedikit. Kita harus berkejar-kejaran antara pembebasan lahan dengan konstruksi, agar secara keseluruhan proyek ini bisa selesai tahun 2018," kata Jokowi yang bersama Gubernur Awang Faroek Ishak sempat berjalan kaki untuk melihat lebih dekat pekerjaan tanah pada Seksi V yang pembangunannya dibiayai APBN dan Loan China.

Menurut Jokowi, masalah-masalah itu sesungguhnya tidak terlalu rumit. Namun jika tidak diupayakan penyelesaiannya secara detail, pembangunan pasti tidak akan rampung dan akan terus terkendala. Misalnya, masih ada hambatan di pembebasan lahan milik TNI dan lahan yang berada di kawasan hutan lindung.
"Kalau tidak diperintah (Presiden), ya tidak akan maju-maju. Stop. Tinggal tengok kanan tengok kiri gak rampung-rampung lima tahun. Kenapa selalu saya ke lapangan? Karena dari situ saya akan selalu dengar kesulitan-kesulitannya dan itu yang kita selesaikan. Perlu terobosan agar permasalahan itu tidak menghambat," sambung Jokowi.

Bahkan dengan yakin, Presiden Jokowi berani mengatakan, persoalan-persoalan yang menjadi penghambat itu bisa diselesaikan hanya dalam beberapa menit. "Kadang-kadang persoalan itu sebenarnya mudah. Tinggal telepon lima menit, selesai. Misalnya untuk lahan TNI, saya telepon Panglima TNI. Sedangkan untuk lahan hutan saya telepon Menteri Kehutanan agar konversi hutannya selesai. Tapi kalau kita gak tau masalahnya, bagaimana kita bisa menyelesaikan? Itulah perlunya Presiden turun ke lapangan," kata Jokowi seolah ingin membalas kritik masyarakat.

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…