Skip to main content

Kapal Patroli TNI Diancam Pasukan Tiongkok, Pemerintah Protes Keras


Ilustrasi

Editor: Dhuha Hadiansyah

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan protes kepada Kuasa Usaha Sementara Tiongkok di Jakarta Sun Weide atas aksi "coast guard" (penjaga pantai) Tiongkok mengintimidasi Kapal Patroli Hiu 11 TNI AL.

"Baru saja saya memanggil Kuasa Usaha Sementara Tiongkok di Jakarta Sun Weide. Dalam pertemuan itu, kami menyatakan protes keras dan sampaikan nota," kata Retno di Jakarta, Senin (21/03/2016).

Ia menyebutkan nota protes yang ditujukan kepada Kedutaan Besar Tiongkok itu berisi sedikitnya tiga poin utama.

Pertama, Pemerintah Indonesia memprotes pelanggaran yang dilakukan oleh "coast guard" Tiongkok terhadap hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontingen.

Kedua, Pemerintah Indonesia memprotes pelanggaran oleh "coast guard" Tiongkok terhadap penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia pada ZEE dan landas kontingen.

Ketiga, Pemerintah Indonesia memprotes pelanggaran yang juga dilakukan "coast guard" Tiongkok terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Menlu Retno mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah meminta klarifikasi pada Pemerintah Tiongkok atas kejadiaan tersebut.

Dia juga menekankan bahwa dalam hubungan bernegara yang baik, maka prinsip hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, harus dihormati. "Terakhir saya sampaikan penekanan bahwa Indonesia bukan merupakan 'claimant state' (negara pengklaim) di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia bukan 'claimant state' dalam (sengketa) Laut Tiongkok Selatan," ujarnya.

Menlu RI melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha Sementara Tiongkok di Jakarta, karena saat ini Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia sedang berada di Beijing.

Sebelumnya, otoritas Tiongkok melakukan intervensi dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia untuk menangkap kapal KM Kway Fey 10078 asal Tiongkok, yang diduga melakukan tindak pencurian ikan di wilayah perairan Kepulauan Natuna, Indonesia.

Pada saat berupaya melakukan penangkapan kapal berbobot 300 gross ton (GT) itu pada Sabtu (19/3), Kapal Patroli Hiu 11 TNI AL mendapat intimidasi dari "coast guard" Tiongkok.


Sumber : Antara

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…