Skip to main content

INILAH 7 FAKTA BPJS MENIPU RAKYAT  

7 fakta di bawah ini akan membuat Anda sadar, nyatanya sampai kini kita hanya ditipu oleh BPJS Kesehatan :
1. BPJS tidaklah jaminan kesehatan untuk orang-orang.

Banyak orang-orang yang menduga bahwa BPJS yaitu jaminan kesehatan dari pemerintah, padahal BPJS itu manfaatnya tak lebih dari asuransi.
BPJS didanai dari uang pribadi masyarakat, di mana masyarakat diminta menyetor beberapa uang untuk dihimpun serta nanti dipakai untuk biaya penyembuhan.
BPJS memakai prinsip gotong-royong, semua uang yang disetorkan oleh semua anggotanya lalu dikumpulkan oleh PT. BPJS di mana uang itu dialokasikan untuk membiayai penyembuhan beberapa anggota yang sedang sakit.

Ya semacam dana sumbangan dari masyarakat yang dikumpulkan dengan cara massive oleh pemerintah dari rakyat untuk membiayai sebagian kecil rakyat yang tengah sakit.

2. BPJS yaitu kamuflase pemerintah untuk menutupi penyelewengan dana subsidi BBM.

Banyak yang masyarakat yang menduga BPJS didanai dari pengalihan subsidi dari BBM ke bidang kesehatan.

Masyarakat lupa bahwa setiap bulannya mereka menyetor dana minimal Rp 25. 000, -/bulan.
Peserta BPJS ditaksir saat ini meraih 168 juta orang.
Jadi dana BPJS yang dikumpulkan dari masyarakat oleh pemerintah meraih lebih dari Rp. 4, 2Trilyun/bulan atau lebih dari Rp. 50, 4 Trilyun/tahun.
Itu uang yang dikumpulkan langsung dari masyarakat, tidak dari sektor pajak atau pengalihan subsidi BBM.

3. BPJS adalah satu BADAN USAHA yang manfaatnya sebagai pengeruk keuntungan bagi
Pemerintah, bukannya jaminan kesehatan yang dialokasikan dari dana APBN
Hal semacam ini dilandasi dari jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari orang-orang oleh pemerintah yang totalnya lebih dari Rp. 50, 4 Trilyun, sementara keseluruhan klaim yang dibayarkan oleh PT. BPJS sepanjang satu tahun
style="text-align: justify;"> 
hanya Rp. 37 Trilyun.
Sementara sisa dana
BPJS yang meraih Rp. 13, 4Trilyun dikemanakan????
Hmm… Nyatanya sampai kini PT. BPJS untung banyak lho…

4. Karenanya ada BPJS, pemerintah sekalipun tak pernah memberi jaminan kesehatan gratis pada masyarakat.

Walau sebenarnya sampai kini pemerintah senantiasa menebarkan propaganda kalau BPJS yaitu subsidi kesehatan gratis dari pemerintah.
Walau sebenarnya pemerintah tak keluarkan biaya sepeserpun untuk BPJS, serta BPJS itu pyur 100% dana dari masyarakat.
Jadi bohong banget bila pemerintah mengklaim sudah memberi jaminan kesehatan gratis pada masyarakat.

5. Dengan biaya iuran BPJS sebesar Rp. 25. 000, -/bulan semestinya orang-orang memperoleh kwalitas service kesehatan yang maksimum (First Class Service/VIP Class) di RS.

Tetapi karena PT. BPJS saat ini didaulat untuk jadi Badan Usaha yang bertugas memberi keuntungan sebesar-besarnya pada pemerintah, jadi tak heran apabila pasien peserta BPJS banyak yang dibatasi pemakaian obatnya di RS.

BPJS tak mengcover obat-obatan yang berkualitas bagus, alhasil pasien hanya memperoleh obat-obatan ala kandungannya.

6. BPJS yaitu pesan nyata dari Pemerintah yang berarti “Masyarakat miskin tak bisa sakit”.

Wajar apabila kita memiliki pendapat sekian, sebab tak dapat kita pungkiri bahwa pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS begitu jauh dari kelayakan.

Pikirkan saja apabila pasien tak ada uang untuk menebus resep obat yg tidak dicover oleh BPJS, mungkin saja bukanlah malah jadi sehat, pasien malah hanya dapat pasrah menahan sakit.
Apakah ini yang dimaksud dengan JAMINAN KESEHATAN..???

7. BPJS yaitu bentuk pengingkaran pada UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 yang mengatakan bahwa negara harus memberi jaminan kesehatan untuk semua rakyat Indonesia.

Demikian, semoga bermanfaat.
Berbagi supaya semakin banyak yang memahami tentang hal ini.

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…