Skip to main content

Berita baru

Anggota DPD RI, yaitu Fahira Idris, melaporkan pedangdut Zaskia Gotik ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Kamis 17 Maret 2016. Zaskia dilaporkan atas dugaan melakukan penghinaan terhadap lambang negara dalam suatu acara stasiun televisi.

Tak hanya melaporkan pada polisi, Fahira pun meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) turun tangan, memberikan sanksi berat.

"KPI memang seharusnya memberikan sanksi berat, tapi permasalahannya, saya juga pernah bicara kepada Presiden Jokowi agar kewenangan KPI ditambah, anggaran KPI ditambah," kata Fahira di Mapolda Metro Jaya, Kamis 17 Maret 2016.

Dia pun memberikan contoh lembaga pengawasan penyiaran di Malaysia, yang mempunyai kewenangan penindakan.

"Mereka bisa menggerebek, bisa melakukan langsung tindakan. Kita ini (KPI) ibarat macan itu, macan ompong. Kasihan, KPI harus diberi kewenangan lebih agar bisa melakukan hal yang lebih baik dan bermanfaat," ujarnya

Dia pun mengkritik berbagai lawakan di televisi saat ini, yang lebih dominan menjadikan pelecehan sebagai bahan gurauan. Untuk itu, Fahira meminta KPI agar mensosialisasikan peraturan penyiaran kepada artis dan publik figur.

"Saya sering melihat teman-teman kita, contoh stand up comedy, aktornya sudah berani melecehkan agama, hal-hal itu seharusnya ada garis-nya. KPI menurut saya harus mensosialisasikan kembali seperti apa yang boleh dan tidak, agar artis punya batas dan rem, karena apa? Yang digunakan ini frekuensi publik," ujarnya.

Sebelumnya, Zaskia dikabarkan menghina Pancasila saat jadi tamu di acara Dahsyat yang diputar di stasiun televisi RCTI. Zaskia saat itu menyebut Indonesia merdeka pada tanggal 32 Agustus dan menyebut lambang sila ke-5 Pancasila adalah bebek nungging.

Atas tindakannya itu, Fahira melaporkan Zaskia ke Polda Metro Jaya. Laporan ini tertuang dalam LP/ 1284/ III/ 2016/ PMJ/ Dit reskrimum 17 Maret 2016.

Dalam laporan tersebut, selain Zaskia, Fahira pun melaporkan pelawak Denny Cagur dengan Pasal 154A KUHP dan pasal 155 KUHP yang mengatur mengenai pelecehan lambang negara. 

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…