Skip to main content

Ahok Di Serang Kelompok Elit Politik DPR

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok sedang diserang oleh kelompok elit politik di DPR. Mereka menganggap Ahok merupakan sosok tidak punya etika dalam bersikap. Padahal pemanggilan dilakukan Komisi III DPR hanya untuk klarifikasi dari beberapa temuan di DKI kepada Ahok.

Salah satu masalah bakal dibahas, terkait adanya perdagangan manusia di Jakarta. "Memang kita rencana memanggil beliau (Ahok) dalam rangka kenyamanan keamanan. Karena kan izin-izin itu tetap berhubungan dengan gubernur DKI. Itu soal perdagangan manusia," kata Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang kepada merdeka merdeka.com, Selasa (8/3) kemarin.

Alasan lain Komisi III DPR panggil Ahok, terkait penertiban Kalijodo, prostitusi di Alexis dan Malioboro, hingga korupsi RS Sumber Waras.

Pemanggilan rencananya dilakukan kemarin. Ahok tidak hadir. Bukannya memberi alasan, dia justru menyerang para anggota dewan. pemanggilan yang dilakukan DPR terkait sejumlah masalah di Jakarta tidak sesuai prosedur.

Berbekal pengalamannya selama menjadi anggota DPR periode 2009-2014, Ahok justru balik menyerang Komisi III DPR. "Saya kan pernah di DPR RI, yang baru jadi DPR jangan belagu-belagu lah. Gue juga mantan dari DPR RI. Gue tahu kok prosedur kamu seperti apa," kata Ahok.

Gaya 'belagu' Ahok justru membuat dia makin dikecam. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani juga melakukan serangan balik. Sani malah melihat sikap emosional Ahok menunjukkan dia pemimpin daerah sombong.

Cara Ahok, kata Sani, seolah ingin mengajak orang berantem. "Ya saya bilang Ahok juga enggak usah belagu dengan menolak kayak begitu. Jadi jangan semua orang seluruh Indonesia itu mau diajak berantem sama Ahok," ungkap Sani.

Politisi PPP kubu Romahurmuziy ini justru meminta agar Ahok bertindak logis. Jika tak ingin datang pada panggilan Panja komisi III DPR sebaiknya memberikan alasan rasional, bukan malah melontarkan polemik.

"Dijawab aja kalo panggilannya sudah ada. Kalau enggak kan alasannya apa, begitu aja. Enggak usah pake saling membelagukan diri, gitu lho," tuturnya.

Anggota Komisi III DPR lainnya, Risa Mariska juga merasa geram atas perilaku Ahok. Risa tak terima disebut pemanggilan Ahok hanya bentuk gagah-gagahan saja.

"Waduh, ya kalau kita dibilang gagah-gagahan atau belagu, keberatan lah. Enggak bener yang kayak gitu. Kita sedih lah kalau ada orang-orang yang ngomongnya kasar begitu, enggak pantes. Kalau kita dibilang belagu, saya baru dengar nih kayak gini kalau boleh gitu lah," ujar Risa.

Politikus PDIP ini berharap, Ahok tak sembarangan dalam melontarkan komentar. Sebab menurutnya Ahok merupakan publik figur yang jadi percontohan. Maka dari itu harus bisa menjadi teladan bagi publik. "Enggak boleh loh ngomong kayak gitu, dia kan gubernur, figur, banyak orang yang perhatikan dia," tuturnya.

Risa justru menjelaskan bahwa silakan Ahok mendatangi undangan Panja komisi III DPR. Dalam pertemuan tersebut bisa didiskusikan berbagai permasalahan yang diemban Ahok. Lantas dicarikan solusinya bersama-sama.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman juga menyesalkan pernyataan Ahok, soal rencana pemanggilan ke DPR. Menurutnya, kehadiran Ahok penting untuk menjelaskan secara gamblang persoalan-persoalan hukum yang ada di DKI Jakarta.

Politisi Demokrat ini menegaskan, Ahok seharusnya memenuhi panggilan Komisi III DPR dan tidak asal menyebut Komisi Hukum DPR belagu. Ahok kemudian bisa menjelaskan soal penggusuran Kalijodo, prostitusi dan perdagangan orang yang diduga di Hotel Alexis hingga pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Benny menambahkan, DPR sebagai lembaga yang berfungsi pengawasan berhak untuk memanggil Ahok. Apalagi untuk menjelaskan masalah hukum yang ada di DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, kata Benny, seharusnya Ahok dapat bersikap sopan dan tidak menuduh Komisi III belagu atau dengan sebutan kasar lainnya. "Jangan mentang-mentang pernah DPR jadi enggak datang. Jangan lupa DPR punya alat paksa," tegas Benny.

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…